Prabowo Fokus Bangun Manusia, Sri Wahyuni DPRD Jatim Dorong Layanan Kesehatan hingga Pelosok Jatim

SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menilai pembangunan manusia yang menjadi salah satu fokus Presiden Prabowo Subianto perlu diterjemahkan melalui pemerataan layanan dasar, khususnya kesehatan, hingga pelosok Jawa Timur.

Pandangan tersebut disampaikan Sri Wahyuni menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/08/2026).

Politikus Demokrat itu menilai penekanan Presiden terhadap pembangunan manusia merupakan arah kebijakan penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, pembangunan manusia tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus terlihat dari semakin mudahnya masyarakat mendapatkan pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta hunian yang layak.

“Pembangunan manusia harus menjadi prioritas. Ketika kualitas manusia meningkat, maka daya saing daerah dan bangsa juga akan semakin kuat,” ujar Sri Wahyuni.

108 Juta Orang Ikut Cek Kesehatan Gratis

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis yang diluncurkan pada Februari 2025 telah menjangkau 108 juta orang.

Layanan tersebut saat ini tersedia di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi. Sri Wahyuni menilai program tersebut menunjukkan adanya penguatan pendekatan kesehatan, dari sekadar pengobatan menuju pencegahan dan deteksi dini.

Menurutnya, program pemeriksaan kesehatan gratis perlu terus diperkuat agar masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak awal.

“Pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat penting karena masyarakat bisa melakukan deteksi dini. Tinggal bagaimana program ini terus diperkuat agar benar-benar menjangkau masyarakat sampai ke lapisan paling bawah,” katanya.

Selain program pemeriksaan kesehatan, Presiden juga menyampaikan pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 RSUD baru telah beroperasi. Sri menilai pemerataan fasilitas kesehatan menjadi tantangan penting, termasuk bagi Jawa Timur yang memiliki wilayah kepulauan dan kawasan dengan akses layanan kesehatan yang tidak sama.

Karena itu, ia mendorong pembangunan fasilitas kesehatan tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga memastikan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, peralatan kesehatan, serta kualitas pelayanan.

“Fasilitas kesehatan harus dibarengi dengan tenaga medis dan sarana pendukung yang memadai. Jangan sampai gedungnya ada, tetapi pelayanan dan tenaga kesehatannya belum optimal,” tegasnya.

96,8 Juta Warga Mendapat Jaminan Kesehatan

Presiden Prabowo juga menyampaikan pemerintah menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.

Bagi Sri Wahyuni, kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari perlindungan sosial. Menurutnya, masyarakat miskin harus mendapatkan kepastian bahwa persoalan biaya tidak menjadi penghalang ketika membutuhkan layanan kesehatan.

Ia berharap kebijakan perlindungan kesehatan tersebut terus dijaga dan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Pemerataan jaminan kesehatan juga sejalan dengan perhatian DPRD Jatim terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim dukung pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan Rp14 triliunsebagai upaya memperkuat akses dan perlindungan masyarakat melalui jaminan kesehatan

Kekurangan Dokter Jadi Perhatian

Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti penguatan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Dalam 21 bulan terakhir, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis. Untuk pertama kalinya, program studi spesialis juga hadir di 11 provinsi.

Sri Wahyuni menyambut baik langkah tersebut karena pemerataan tenaga medis merupakan salah satu kunci untuk mempersempit kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah.

“Yang tidak kalah penting adalah pemerataan dokter dan tenaga spesialis. Jangan sampai tenaga medis terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara masyarakat di daerah masih kesulitan mendapatkan layanan spesialis,” ujarnya.

Perhatian terhadap tenaga kesehatan juga menjadi bagian dari isu yang sebelumnya disoroti DPRD Jatim, termasuk terkait perlunya standar kesejahteraan bagi tenaga kesehatan.

Baca Selengkapnya: Sri Wahyuni desak pemerintah tetapkan standar upah perawat mengingat pentingnya penguatan sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung kualitas layanan kepada masyarakat

Layanan Kesehatan Harus Menjangkau Pelosok Jatim

Menurut Sri Wahyuni, pesan utama dari pidato Presiden tersebut harus diterjemahkan hingga tingkat daerah. Pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jatim, perlu memastikan kebijakan pembangunan manusia memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Jawa Timur memiliki wilayah perkotaan, pedesaan, kawasan terpencil, serta wilayah kepulauan dengan tantangan akses yang berbeda. Karena itu, pemerataan layanan kesehatan perlu dilakukan tidak hanya melalui pembangunan fasilitas, tetapi juga dengan memastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana pendukung.

“Pidato Presiden harus menjadi pijakan bersama. Di daerah, kita harus memastikan program pembangunan manusia benar-benar dirasakan rakyat, bukan hanya bagus di atas kertas,” pungkas Sri Wahyuni. (geh)

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim apresiasi upaya pemerataan tenaga kesehatan dan pentingnya peran tenaga medis dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat