gerbang baru nusantara

DPRD Jatim Dorong Inspektorat Perkuat Pencegahan Korupsi

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, menegaskan Inspektorat harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi melalui sosialisasi integritas.

Anik Hasanah
Kamis, 25 September 2025
Bagikan img img img img
Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansyah, menegaskan peran Inspektorat sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Inspektorat Jadi Garda Terdepan Pencegahan Korupsi

Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansyah, menegaskan pentingnya peran Inspektorat Provinsi sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi nilai integritas yang digelar untuk memperkuat sistem pengawasan internal.

Menurut Dedi, kegiatan semacam ini bukan pertama kali dilakukan. Dalam satu tahun terakhir, kegiatan serupa telah digelar sebanyak tiga kali dalam skema formatif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

“Kegiatan hari ini bukan yang pertama, tapi dalam satu tahun ini sudah kegiatan yang ketiga dalam skema formatif,” ujar Dedi, Kamis (25/09/2025). Ia menilai konsistensi kegiatan ini sangat penting sebagai bentuk penguatan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan daerah.


Pentingnya Edukasi dan Pemahaman Regulasi

Dedi menambahkan, banyak kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan akibat kurangnya pemahaman mengenai regulasi dan etika birokrasi. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi harus dilakukan secara terus-menerus.

“Kita mendorong betul Inspektorat menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi. Karena kadang korupsi terjadi bukan karena niat, tapi karena ketidaktahuan,” jelasnya.


Indeks Survei Integritas Jadi Acuan

Ia juga mengapresiasi penggunaan indeks survei integritas yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, data tersebut penting sebagai acuan dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan, baik secara administratif maupun politis.

“Indeks survei yang hari ini dimunculkan bisa kami lihat secara administratif, dan secara politis juga bisa kami evaluasi. Dengan begitu, program-program OPD bisa diaplikasikan secara transparan dan akuntabel,” pungkas Dedi.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu