Muncul Makanan Basi MBG di Jember, Satib: Ke Depan Jangan Ada Lagi

Anggota DPRD Jawa Timur, Satib, menyoroti insiden makanan basi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember. Ia menegaskan, peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang kembali.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, kemungkinan makanan menjadi basi disebabkan kesalahan teknis dalam pengemasan.

“Bisa jadi bahan makanan masih dalam kondisi panas sudah terburu-buru dikemas atau ditutup. Selain itu, distribusi yang memakan waktu terlalu lama juga dapat menyebabkan makanan basi,” jelas Satib, Rabu (01/10/2025).

Satib: MBG Investasi Jangka Panjang Bangsa

Satib menekankan, insiden ini harus dijadikan momentum introspeksi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam MBG.

“Kita harus paham bahwa MBG adalah investasi jangka panjang bagi bangsa dalam menuju Indonesia Emas. Jangan sampai peristiwa seperti ini terulang kembali,” tegasnya.

Ia meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember lebih berhati-hati dalam pengemasan dan distribusi makanan MBG. Sebelumnya, anggota DPRD lain, Khusnul Arif dari Dapil Kediri, juga mendorong percepatan operasional SPPG di Kediri sebagai bagian dari penguatan program nasional ini.

Menurut Satib, tujuan utama MBG adalah menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Program ini mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Secara spesifik, MBG ditujukan untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045,” paparnya.

Penolakan Menu MBG di Jember

Kasus di Jember mendapat sorotan tambahan ketika empat lembaga pendidikan di Kecamatan Patrang menolak menu MBG. Sekolah tersebut adalah SD Negeri Bintoro 5, SD Bintoro 2, SMP Negeri 15, dan TK Dharma Wanita Bintoro 02.

Ratusan siswa menolak mengonsumsi makanan yang dibagikan karena mencium aroma tidak sedap. Kondisi ini menambah desakan agar Pemprov Jatim lebih serius memperhatikan pengawasan distribusi program MBG.

Program MBG sendiri sebelumnya juga telah menuai beragam respon, termasuk dorongan Fraksi Gerindra agar Pemprov tidak pasif dan laporan terkait distribusi yang belum merata di Malang Raya (baca selengkapnya).