Fraksi Golkar DPRD Jatim Dorong Optimalisasi PAD, Evaluasi BUMD, dan Digitalisasi BLK

Soroti Dampak UU HKPD terhadap Pendapatan Daerah

DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026. Catatan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar, Aulia Hany Mustikasari, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim.

Aulia menegaskan bahwa penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

“Pada 2025, penerimaan pajak dan retribusi mengalami penurunan drastis, meski masih terbantu oleh penerimaan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Namun secara akumulasi tetap turun signifikan,” jelasnya.

Fraksi Golkar meminta Pemprov Jatim mengoptimalkan opsen MBLB sebagai salah satu sumber pendapatan baru. Selain itu, pengelolaan barang milik daerah (BMD) dinilai masih menyimpan potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Banyak aset daerah yang belum termanfaatkan optimal. Pemprov harus lebih serius mengelola aset agar benar-benar memberi kontribusi nyata bagi penerimaan daerah,” tegas Aulia.

Dorong Evaluasi Menyeluruh BUMD

Dari sisi kinerja BUMD, Fraksi Golkar menilai perlunya evaluasi menyeluruh. Mereka mengusulkan pembentukan lembaga pembina BUMD sebagai leading sector yang fokus mencermati produktivitas perusahaan daerah.

Selain itu, Golkar juga mendorong DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi BUMD. Bahkan, Golkar mengusulkan pendirian BUMD Pangan untuk mendukung ketahanan pangan dan memperkuat konsep Jatim Gerbang Baru Nusantara.

Baca juga: Golkar DPRD Jatim Desak Evaluasi BUMD, Solusi PHK Massal

Ketimpangan Belanja dan Optimalisasi BLK

Dari sisi belanja, Fraksi Golkar menyoroti ketimpangan distribusi belanja, di mana Belanja Operasi mencapai 76 persen, sementara Belanja Modal hanya 6 persen.

“Belanja modal tidak boleh terus tertekan oleh belanja rutin. Pola penentuan belanja modal harus lebih proporsional,” ujar Aulia.

Golkar juga menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp295,84 miliar untuk sektor tenaga kerja. Menurut Aulia, program padat karya belum berjalan optimal, sementara pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) tidak berkesinambungan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Provinsi Jatim memiliki sejumlah BLK aktif. Seharusnya dilengkapi dengan sistem digitalisasi agar lebih relevan dengan kebutuhan industri,” katanya.

Lebih jauh, Fraksi Golkar mendorong kolaborasi Disnakertrans Jatim dengan Dinas Pendidikan (Dindik) untuk menyiapkan SDM yang kompeten, sehingga peluang penyerapan tenaga kerja semakin terbuka.

Baca juga: PKB DPRD Jatim Soroti Ketimpangan Anggaran R-APBD 2026
Baca juga: F-Gerindra DPRD Jatim Desak Pemprov Dukung Program MBG

Penegasan Fraksi Golkar

Melalui catatan ini, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya langkah strategis Pemprov Jatim dalam mengoptimalkan sumber PAD baru, mengelola aset daerah secara produktif, melakukan evaluasi kinerja BUMD, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui digitalisasi BLK dan kolaborasi lintas dinas.

“Semua itu diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan Jatim ke depan,” pungkas Aulia.