Potensi Tsunami 29 Meter, DPRD Jatim Harap Ada Persiapan Dini

BMKG (Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika) mengingatkan masyarakat tentang adanya potensi tsunami setinggi 29 meter di pesisir pantai selatan Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Subiati berharap, pemerintah bisa melakukan antisipasi dini.

Diantaranya adalah dengan melakukan relokasi dan memasang alat pendeteksi dini untuk menghindari jatuhnya korban ketika terjadi tsunami di pesisir selatan Jawa Timur.

"Persiapan dini baik pemerintah provinsi atau pemerintah daerah setempat. Apalagi daerah yang diperkirakan dilewati tsunami itu," ujar Subiati, Kamis (3/6/2021).

Kata Subaiati, perlu untuk pemasangan Early Warning System, hal ini untuk deteksi adanya tsunami. "Saya kira perlu, masyarakat harus disosialisasikan. Early Warning harus," tuturnya.

Sementara soal merekolasi masyarakat yang tinggal di sekitar pantai tersebut. kata Subiati adalah hal yang baik, namun belum tentu masyarakat mau direlolasi.

"Air laut surut, mereka harus persiapan dan orang-orang yang betul-betul di pinggir pantai memang harus direlokasi," katanya.

Politisi Demokrat Jatim ini mengatakan, pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mitigasi bencana. Pemerintah daerah harus bisa berkoordinasi dengan BPBD terkait hal apa saja yang harus dilakukan untuk mitigasi bencana ini.

Di pesisir Jawa bagian selatan sendiri masih belum ada jalur evakuasi. Hal ini Karena Jatim tsunami belum pernah tejadi di pesisir Jawa Timur.

"Kelihatannya masih awam jalur evakuasi dan segalam macam. Kalau memang ada potensi tsunami dari sekarang kita harus menyiapkan semuanya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan pemodelan matematis. Hasilnya Jawa Timur berpotensi diguncang gempa berkekuatan magnitudo 8,9 dengan tinggi tsunami hingga 29 meter.

Hal ini disampaikan dalam webinar bertajuk Kajian dan Mitigasi Gempabumi dan Tsunami di Jawa Timur, Jumat (28/5/2021). Pemaparan potensi tsunami oleh BMKG ini adalah upaya mitigasi bencana yang bisa dilakukan oleh Pemerintah daerah setempat.