Jatim Prioritaskan Tiga Sektor dalam Paripurna Jawaban Eksekutif Raperda
Jatim Prioritaskan Tiga Sektor dalam Paripurna Jawaban Eksekutif Raperda
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memprioritaskan sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan pemulihan kemiskinan dan pengangguran.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim), Emil Elestianto Dardak, dalam Paripurna atas jawaban eksekutif Raperda tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2019-2024, Senin (9/8/2021).
"Kesehatan, kemudian kemiskinan dan pengangguran, itu yang dibahas. Artinya apakah kita mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan program yang sifatnya support, atau dengan keberpihajan seperti padat karya, kemudian yang tak kalah penting adalah pendidikan," ujarnya.
Menurut Emil, apapun yang disampaikan oleh 9 Fraksi yang ada di DPRD Jatim, menjadi berharga untuk menyempurnakan Raperda. Namun yang menjadi sorotan atas perubahan ini adalah tidak ada yang tahu kapan pandemi berakhir.
"Ketidakpastian ini harus bisa kita terjemahkan dalam sebuah strategi. Menentukan target ditengah ketidak pastian, sangat sulit bagi siapapun. Tapi kita harus punya komitmen," ucapnya.
Beberapa program yang disampaikan Emil, untuk mengurangi kemiskinan, melalui peningkatan program bantuan sosial, atau strateginya dengan pemberdayaan ekonomi.
"Nah inilah, proses dengan Pansus ini sangat berharga untuk kita bisa merumuskan RPJMDyang adaptif, tetapi juga konsisten sebagai rujukan kita dalam merancang program di sisa tahun tahun anggaran sisa masa jabatan Bu Gubernur," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menyampaikan terima kasih kepada Wagub Jatim Emil Dardak yang hadir pada Paripurna mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
"Atas nama Pimpinan Dewan, kami menyampaikan terima kasih khususnya kepada yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Timur beserta jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkenan mendukung jalannya rapat Paripurna ini," ungkapnya.
Masih dalam kondisi pandemi Covid-19, serta penerapan PPKM, maka Paripurna dihadiri beberapa anggota yang nampak secara offline, sedangkan lainnya mengikuti secara daring.










