DPRD Jatim Dukung Wacana Vaksinasi Covid-19 Mandiri Berbayar

Kendati wacana vaksinasi Covid-19 mandiri berbayar melalui istilah vaksinasi gotong royong masih menjadi polemik hingga Kimia Farma yang sudah ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana lapangan menunda jadwal pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang sedianya dimulai hari ini (Senin, 12/7/2021) ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

 

Namun dukungan program pemerintah untuk percepatan terwujudnya kekebalan komunitas (Herd Immunity) mulai muncul dari berbagai daerah, termasuk dari Jawa Timur yang baru saja dicap sebagai biang kerok penyebab angka kematian tinggi di Indonesia akibat terpapar Covid-19 secara harian menenpati peringkat pertama di dunia.     

 

Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku dapat memahami dan mendukung program vaksinasi gotong royong. Alasannya berdasarkan teori dan ilmu kedokteran vaksin covid-19 itu bukan bersifat permanen sehingga walaupun sudah divaksin orang itu bisa terpapar lagi dalam waktu beberapa bulan kemudian karena sifatnya tak permanen. 

 

Oleh karena itu dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini pemerintah Indonesia tengah berupaya mengejar terwujudnya Herd Immunity dimana minimal 70 persen dari populasi penduduk Indonesia sudah menerima vaksin Covid-19. 

 

Tapi fakta di lapangan mewujudkan herd immunity itu tidaklah mudah karena ada dua faktor utama yang menjadi penghambat, yakni  

ketersediaan vaksin, dan masalah kemampuan anggaran (keuangan) 

 

"Ketersediaan vaksin ini berhubungan dengan hasil produksi terhadap vaksin itu sendiri . Apakah perusahaan perusahaan farmasi yang memegang lisensi untuk memproduksi vaksin itu mampu memenuhi kebutuhan Indonesia yang berpenduduk kisaran 270 juta orang," kataa Kusnadi, Senin (12/7/2021).

 

Politikus asal PDI Perjuangan itu dapat memahami bahwa pandemi ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir sehingga  bisa berlangsung lama. Konsekwensinya tentu akan membebani negara jika semua harus ditanggung pemerintah. 

 

Karenanya hukum ekonomi pasti berjalan sebab ada supplay and demand tapi pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan anggaran, sehingga dicarikan alternatif bisa dilayani pihak ketiga dan berbayar . 

 

"Dulu awal pada pandemi rapid test ditanggung pemerintah namun kemudian berbayar. Kenapa tidak hal itu juga diberlakukan untuk vaksinasi Covid-19, namun tetap dalam pengawasan pemerintah tentunya," dalih Kusnadi.    

 

Lebih jauh pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menjelaskan bahwa pemerintah memberikan alternatif bagi masyarakat terkait kebutuhan vaksin covid-19. Ada yang gratis dan ada pula yang yang berbayar namun tetap dalam kendali pemerintah khususnya menyangkut harga jual vaksin berbayar agar tak terlalu membebani masyarakat.     

 

"Jadi pemerintah tetap bertanggungjwab karena masih menyediakan vaksin gratis bagi masyarakat. Namun keduanya berjalan beriringan agar tak terlalu membenani anggaran pemerintah," jelas Kusnadi.

 

Senada, ketua FPG DPRD Jatim Kodrat Sunyoto menyatakan mendukung adanya vaksinasi gotong-royong di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Hal itu patut diapresiasi lantaran untuk percepatan dan pemerataan vaksinasi maka harus dikombinasikan antara vaksin gratis dan berbayar di masyarakat.

 

"Kondisi masyarakat sampai sekarang ini ada yang tidak kebagian vaksin. Tidak berarti dengan kondisi yang dimanfaatkan oleh Kimia Farma yang mencari keuntungan, saya rasa tidak, ya," kata politikus Partai Golkar 

 

Kodrat menjelaskan bahwa langkah pemerintah dalam rangka mempercepat program vaksinasi sudah cukup bagus. Sebab, mempermudah akses vaksin bagi masyarakat.

 

"Segi positifnya lagi, vaksin berbayar ini juga membantu pemerintah tidak harus menunggu disubsidi. Tetapi, teknisnya harus pakai aturan-aturan jangan sampai timbul klaster baru," harap anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

 

Diketahui, saat ini pemerintah melalui rapat Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengusulkan agar Vaksin Gotong-Royong bisa dibeli oleh individu atau perorangan.

 

Sebelumnya, vaksinasi Gotong-Royong ini hanya berlaku kepada perusahaan. Kadin Indonesia mencatat hingga pertengahan Juni 2021, perusahaan yang sudah mendaftar program tersebut mencapai lebih dari 28.000 perusahaan. 

 

Dari jumlah itu, peserta yang terdaftar sekitar 10,5 juta orang. Dengan adanya percepatan pelaksanaan vaksinasi ini maka akan segera mencapai kekebalan komunitas (herd immunity). 

 

Kodrat menambahkan, pada situasi dan kondisi pandemi saat ini jiwa kemanusiaan seseorang sudah mulai terbentuk. "Ini semata-mata mempercepat herd immunity. Dengan catatan jangan memaksakan pada yang tidak mampu," pinta Kodrat.

 

Ia berharap masyarakat juga mendukung upaya pemerintah melakukan percepatan pencapaian herd immunity dengan mengikuti vaksinasi baik melalui program vaksin pemerintah maupun vaksin gotong royong. 

 

Jenis vaksin yang digunakan pada vaksin gotong royong Individu ini adalah vaksin Sinopharm. Sedangkan untuk vaksin gratis pemerintah adalah menggunakan jenis Sinovac dan Astrazeneca.