Dana Cadangan Pemilu 2024 Akan Mulai Diangsur

Wakil Ketua DPRD  Jawa Timur Anik Maslachah menilai dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 harus mulai dianggarkan dengan mengansurnya. Mengingat dana Pemilu tidak memakan biaya sedikit.

"Hanya saja berapa nominalnya saya belum tahu updatenya.Kalau dulu sekitar Rp 900 miliar. Karena nanti emilu serentak jadi pasti akan lebih dari Rp 1 triliun," ujarnya, Kamis 14 Oktober 2021.

Politisi PKB ini pesimis jika dana cadangan langsung disiapkan dalam satu tahun.
Maka agar tidak berat pada titik tahun tertentu, maka perlu diangsur atau disiapkan mulai dari sekarang. "Ini sudah lazim, Jadi mulai sekarang sudah mulai nabung. Namun demikian dana cadangan ini harus dibuatkan perdanya dulu. Baru setelah itu perda APBD," katanya.

Anik menambahkan saat ini masih lebih fokus penyelesaian pandemi dari sisi kesehatan. Untuk itu, ada tambahan antaranya anggaran untuk dana tak terduga. "Kita nambahnya kurang lebih Rp 700 miliar dari Rp 100 sekian miliar," ungkapnya.

Menurutnya penambahan anggaran ini titik beratnya kepada kesehatan. Artinya nanti jika ada gejala baru tidak akan ada persoalan yang sangat menghawatirkan untuk penyelesaian kesehatan, mulai dari penyedia nakes sampai pada alat kesehatan.  "Jadi intinya kita siap untuk itu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022, Artinya kita serius untuk menyelesaikan itu sehingga berharap dari new normal ini, Desember bisa menjadi normal, apalagi tentu ini harus dibarengi dengan itikad komitmen yang kuat dari pihak pemerintah penyediaan vaksin," katanya.

Lebih lanjut Anik mengatakan target  vaksinasi bulan Desember harus mencapai 75 persen. Menurutnya ada sedikit masukan terkait vaksinasi yang kekurangan 10.000 dosis. Anik mengatakan seharusnya tersedia 30.000 dosis namun baru 20.000 dosis. "Jadi stok vaksin ni adalah domain pusat jadi saya berharap untuk disegerakan karena masyarakat Jawa Timur ini  sangat antusias berpartisipasi dalam vaksinasi," katanya.
 
Menurutnya tenaga kesehatan sudah sangat siap  dalam melakukukan vaksinasi. Vaksinasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga TNI Polri. "Selain itu pelaksanaan vaksin  juga dilakukan oleh agar tujuan herd immunity," pungkasnya.