Kusnadi Terima Aduan Masalah Fasum Saat Reses III di Sidoarjo

Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi turun langsung ke Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Sidoarjo untuk menampung aspirasi warga. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Reses III yang berlangsung pada 29 Oktober - 5 November 2021.

Kali ini, Politisi PDI Perjuangan itu menemui warga di Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Selasa (2/11/2021) malam. Di sana, Kusnadi menerima banyak aduan warga dan salah satunya adalah mengenai masalah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda).

"Seperti sekarang ini perumahan sudah selesai dibangun bahkan sudah ditempati warga puluhan tahun. Tapi dia (fasum) oleh pengembang tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah sebagai bagian dari desa itu," kata Kusnadi, Selasa (2/11/2021) malam.

Menerima aduan mengenai hal tersebut, Kusnadi pun menyarankan kepada warga agar berinisiatif menyerahkan fasum dan fasos tersebut kepada pemda. Apalagi, pihak pengembang sendiri sudah tidak diketahui keberadaannya.

"Jadi saya dorong warga agar berinisiatif menyerahkan itu (fasum) kepada pemerintah daerah," ujarnya.

Menurut dia, ketika fasum di perumahan sudah diserahkan ke pemda, otomatis pengelolaan maupun perbaikannya menjadi  kewenangan pemerintah. Demikian pula sebaiknya, jika fasum perumahan belum diserahkan, tentu pemerintah tidak bisa melakukan intervensi ke sana.

"Coba bayangkan kalau misalnya di Sidoarjo semua fasum perumahan tidak diserahkan, contohnya jalan di sini (perumahan), akhirnya kan warga sendiri yang bangun," katanya.

Maka dari itu, Kusnadi menilai, bahwa sangat penting pihak pengembang atau pengelola perumahan agar segera menyerahkan fasum maupun fasilitas sosial (fasos) kepada pemerintah. "Kalau tidak segera diserahkan, sehingga ini (masalah) ya bisa menjadi bola salju," tegasnya.

Meski begitu, Kusnadi juga berpesan kepada warga agar tak mudah tergiur terhadap penawaran-penawaran rumah murah yang diajukan developer.  Sebelum mengambil perumahan tersebut, warga seharusnya juga dapat menanyakan terkait status atau keberadaan fasum dan fasos yang ada di perumahan tersebut.

"Nah itu yang kemudian dapat melahirkan gesekan-gesekan yang terjadi di perumahan itu," pungkas dia.