Dewan Jatim Soroti Kelangkaan Solar di Sejumlah SPBU

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, mendapat sorotan dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Mengingat, belum selesai masalah minyak goreng yang harganya melambung tinggi. 

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi mengaku prihatin dengan langkanya keberadaan solar. Menurutnya, hal itu akan mengganggu sektor transportasi, tidak hanya tansportasi untuk lalu lintas bahan bahan logistik, tetapi juga orang. 

"Saya merasa prihatin, kita belum selesai mengalami krisis kelangkaan minyak goreng, sekarang masyarakat dihadapkan dengan kelangkaan solar bersubsidi," ujar Daniel, Minggu (3/4/2022). 

Menurutnya, mobilitas masyarakat, serta kelancaran distribusi berbagai bahan kebutuhan, merupakan sektor yang sangat vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tengah masyarakat, terlebih saat bulan ramadhan ini. 

"Karena bagaimanapun juga, pada sektor transportasi adalah salah satu sektor yang sangat vital, bagi mendorong aktivitas ekonomi di tengah-tengah masyarakat," katanya. 

Ditegaskannya, jika solar terus mengalami kelangkaan, bisa mengganggu proses distribusi barang, jasa dan juga aktivitas aktivitas ekonomi yang lain. Seperti di bidang pertanian, perikanan, dan industri kecil dan menengah, dan bidang-bidang lain yang menyentuh hajat hidup orang banyak. 

"Saya berharap atau memohon, supaya kelangkaan solar bersubsidi ini segera di atasi, agar tidak berlarut-larut dan membawa dampak yang negatif bagi upaya-upaya pemulihan ekonomi yang sedang terjadi pasca pandemi," imbuhnya. 

"Dan teristimewa lagi kondisi ini terjadi atau kelangkaan ini terjadi menjelang atau bersamaan dengan bulan suci Ramadan dan sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri," lanjutnya. 

"Tentu tingkat konsumsi konsumsi masyarakat akan terus meningkat, sehingga kalau tidak bisa diantisipasi, maka itu akan berdampak tidak terlalu positif bagi masyarakat secara umum," khawatirnya. 

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, Pemerintah Daerah segera melakukan koordinasi dengan Pemerinrah Pusat, agar instansi yang nerwenang, dalam hal ini Pertamina, segera menambah kuota solar. 

"Agar supaya kuota solar bersubsidi terus ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan solar subsidi, karena kebutuhan yang meningkat maka kuota solar itu harus ditingkatkan bukan justru dikurangi," pintanya. 

Selain itu, Ia juga meminta kepada para pengusaha, atau sektor industri yang seharusnya tidak mengkonsumsi solar bersubsidi, untuk segera menghentikan penggunaan solar bersubsidi dan beralih ke solar non subsidi.