Sekdaprov Diharapkan Mampu Wujudkan Visi Misi Gubernur Khofifah

Adi Suprayitno

Senin, 18 Juli 2022

DPRD Jawa Timur mengapresiasi dilantiknya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur definitif. Pelantikan Sekdaprov itu merupakan hasil seleksi Tim Penilai Akhir.

Apresiasi ini wajar karena sejak April 2021 lalu, posisi Sekdaprov dijabat Pelaksana Harian (Plh) dan dilanjutkan Penjabat (Pj) yang semuanya bersifat sementara. Dengan begitu, tidak ada kewenangan yang maksimal sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bahkan cenderung membuat Roda Pemerintah di Jawa TImur tidak berjalan dengan Baik. Karena hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi kurang kondusif, khususnya dalam setiap pembahasan APBD.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN, M pKhulaim Junaidi berharap setelah pelantikan Sekdaprov Jatim yang baru, bisa langsung gaspol wujudkan visi misi Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Dengan begitu, kebuntuan dan stagnisasi pembangunan keuangan Pemerintah Provinsi bisa segera teratasi dengan Baik.

Khulaim mengaku sangat senang dengan kabar kepastian pelantikan Sekdaprov Definitif. Setelah satu tahun lebih Pemprov Jatim tidak terisi sekda, hanya Plh dan Pj. Tentu keputusan ini bisa menjadi solusi atas terkendalanya kerja cepat Gubernur dalam rangka percepatan pembanguna Jatim.

“Dengan adanya definitif ini, pastinya tidak bekerja biasa-biasa saja. Tapi perlu kerja extraordinary,” ujar Khulaim.

Tapi yang jelas dengan Sekdaprov definitif ini, Gubernur Khofifah sudah menyelesaikan satu tugas pentingnya. DPRD melihat ada keseriusan dari Gubernur untuk bagaimana memperbaiki sistem pemerintahan di Jawa TImur. Karena fungsi Sekda ini harus bisa memanage dan mensinergikan OPD-OPD dalam mendukung program-program pemerintah.

“Antar OPD harus sinergi. Karena banyak program yang harus melibatkan banyak OPD. Misalnya program pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penanganan wabah PMK dan sebagainya,” tandasnya.

Khulaim menyebut, Sekda yang lama, dinilai belum maksimal dalam memaksimalkan sinergi antar OPD. Karena banyak program yang berjalan sendiri-sendiri. Hal semacam itu diharapkan jangan sampai terulang lagi di sekdaprov yang baru ini. Khususnya menjelang pembahasan Perubahan APBD 2022. Perlu ada Langkah kongkrit untuk percepatan P-APBD agar penggunaan Anggaran di akhir tahun lebih efektif, tidak terlambat atau menimbulkan SILPA.

“Di P-APBD kami berharap lebih awal, supaya Anggaran itu bisa segera keluar (terserap) agar masyarakat bisa segera merasakan program pemerintah. Tidak menunggu di akhir tahun agar roda Perekonomian di Jatim berjalan dengan Baik,” pungkasnya.