Desa Wisata Potensial Memfasilitasi Promosi Produk Unggulan Etnis Daerah agar Dikenal Luas

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui  pembangunan kepariwisataan dengan mengembangkan desa wisata adalah salah satu upaya percepatan pembangunan secara terpadu. Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menghapus  kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan yang dimiliki daerah masing masing.

Untuk itu tiap daerah harus lebih mencermati potensi potensi wilayahnya yang bisa dikembangkan agar memiliki nilai tambah , berfungsi untuk memberikan manfaat serta meningkatkan produktivitas  warga masyarakat di wilayah tersebut  ujungnya berimplikasi terhadap  peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sangat signifikan untuk bisa menyelesaikan program program menghapus kemiskinan dengan memaksimalkan keterlibatan tenaga kerja pariwisata dari daerah, mempromosikan produk UKM,  UMKM dari wilayah masing masing.  Sehingga menjadi pemikat bagi  kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dari sini diharapkan akan menghasilkan  peningkatan penerimaan devisa dari sektor pariwisata, penyerapan tenaga kerja untuk mendukung operasional pariwisata, dan kenaikan indeks daya saing destinasi pariwisata Indonesia di ranah Iinternasional.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberdayaan desa wisata ini mendapat dukungan dari sembilan Fraksi di DPRD provinsi Jatim  dan disahkan jadi  Peraturan Daerah (Perda)  pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik  Maslacha pada Jumat (12/8/2022) . Sidang paripurna yang juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Kesembilan fraksi-fraksi DPRD Jawa Timur memberikan pendapat akhir tentang Raperda ini. Fraksi PKB DPRD Jawa Timur melau juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin mengatakan, tiga sektor potensial yang mampu bangkit secara cepat paska pandemi adalah  pariwisata,  transportasi, dan  perdagangan. Sektor pariwisata bernilai strategs karena memberi dampak sistemik terhadap sektor-sektor industri lainnya yang terkait  dan mendukung sektor pariwisata dan diharapkan mampu menjadi instrumen regulatif bagi Pemprov Jatim untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas potensi  destinasi wisata berbasis desa sesuai dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Sementara  Hj Lilik Hendarwati , anggota Komisi C dari PKS mengatakan, potensi wisata desa apabila digarap serius dan dikelola dengan baik dan dikembangkan secara konsisten akan menghasilkan  output positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

“Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pariwisata merupakan urusan konkuren yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan. Keberadaan Desa Wisata sangat potensial. Karena bisa menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, meningkatkan  produktifitas pelaku UKM, UMKM, karena menjadi peluang promosi produk produk etnis unggulan daerah lebih terfasilitasi.  Juga  menjadi wadah kreatifitas masyarakat daerah untuk bisa menghasilkan pendapatan lebih dari sektor pariwisatanya.  Masyarakat juga semakin aware dan memiliki  kepedulian untuk menjaga kelestarian alam serta  menjaga eksistensi keanekaragaman hayati di lokasi wisata desa tersebut. Ini juga stimulan  bagi masyarakat daerah untuk saling  berkreatifitas, berinovasi, meningkatkan  potensi wisata desa untuk bisa menggaet wisatawan. Dan yang lebih penting, penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar mampu mengurangi pengangguran  segara signifikan” jelasnya.