Fraksi Partai Golkar Apresiasi Peningkatan Kapasita APBD Jatim dari Tahun ke Tahun

Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menyoroti beberapa hal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024. 

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Muhammad Bin Mu'afi Zaini dalam rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2024 di Gedung DPRD Jatim, Selasa (24/10/2023).

Muhammad Bin Mu'afi Zaini mengatakan bahwa Fraksi Partai Golkar mengapresiasi atas meningkatnya kapasitas APBD dari tahun ke tahun. "Namun demikian, dalam hal konstruksi R-APBD Tahun Anggaran 2024, kami Fraksi Partai Golkar ingin mendapat penjelasan beberapa hal sebagai berikut," kata Bin Mu'afi.

Pertama, Fraksi Partai Golkar menyoroti masalah sosial-ekonomi masyarakat tingkat bawah. Ia meminta Pemprov Jatim untuk membantu mengatasi masalah tersebut dalam jangka pendek, seperti kenaikan harga beras dan sembako, kekeringan dan krisis air bersih, serta masalah klise kesulitan pada sektor pertanian.

"Khusus tentang manajemen pupuk yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, apakah tidak memungkinkan Provinsi memperbesar kapasitas subsidi pupuk; bahkan lebih dari itu menyiapkan program jangka Panjang mengatasi kelangkaan pupuk melalui pembuatan pupuk organik secara masif dengan memperbanyak pelatihan/ workshop," kata Bin Mu'afi.

Kedua, Fraksi Partai Golkar menyoroti proporsi belanja penunjang dalam APBD Jatim 2024. Ia menilai alokasi belanja penunjang yang cukup besar, yaitu sebesar Rp9,04 triliun, perlu diperjelas.

"Mohon penjelasan (prosentase) proporsi pada kelompok belanja ini; dan apa pertimbangan kelayakannya secara proporsional," jelas Bin Mu'afi.

Ketiga, Fraksi Partai Golkar menyoroti besarnya anggaran belanja tak terduga dalam APBD Jatim 2024, yaitu sebesar Rp1,18 triliun. Ia meminta Pemprov Jatim untuk menjelaskan pertimbangannya menempatkan dana sebesar itu yang tidak dicairkan pada program-program yang riil.

"Apakah tidak dimungkinkan realisasi dukungan untuk keperluan mendadak/darurat dengan sistem : perubahan APBD Mendahului (seperti pada kasus pandemi covid-19)," ujarnya.

Keempat, Bin Mu'afi menyebut bahwa Fraksi Partai Golkar juga menyoroti soal tema RKPD Jawa Timur Tahun 2024, yaitu "Percepatan pemulihan ekonomi melalui transformasi ekonomi inklusif". Ia meminta Pemprov Jatim untuk menjelaskan secara lebih riel makna unsur tema tersebut dalam kaitan prioritas penanggulangan kemiskinan.

"Selanjutnya, apakah sistem penanggulangan kemiskinan yang dinilai berhasil tersebut sudah fokus mengatasi masalah, sementara angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi," kata Bin Mu'afi.

Kelima, kata dia, Fraksi Partai Golkar menyoroti anggaran Dispora Jatim Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp140,39 miliar. Pihaknya meminta Pemprov Jatim untuk menjelaskan dukungan dana pembinaan untuk kesiapan atlit berprestasi pada event nasional, serta penghargaan kepada atlit yang sudah berprestasi.

Keenam, Fraksi Partai Golkar menyoroti anggaran urusan pemerintahan umum dalam APBD Jatim 2024 yang cukup besar, yaitu sebesar Rp1,29 triliun. Pihaknya pun meminta Pemprov Jatim untuk menjelaskan rencana penggunaan anggaran tersebut dan hubungannya dengan indeks demokrasi.

Sementara ketujuh, Fraksi Partai Golkar meminta Pemprov Jatim untuk mempertimbangkan penyertaan modal ke Bank Daerah penyalur kredit untuk memperkuat UMKM dan Pertanian. Ia juga mengingatkan Pemprov Jatim untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap BUMD yang tidak produktif agar tidak membebani APBD secara berlanjut.

"Kami berharap Pemprov Jatim dapat memberikan penjelasan yang komprehensif atas hal-hal tersebut," tutupnya.