DPRD Dukung Pemprov Tangani Wabah PMK di Jatim

DPRD Jatim mendukung penuh upaya Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan untuk menanggulangi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak, menegaskan wabah PMK adalah persoalan bersama yang membutuhkan perhatian serius.

"Oleh karena itu, kami bersama Pemprov Jatim akan terus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam penanganan PMK," ungkap Musyafak, Sabtu (15/2/2025).

Meski dalam situasi pengurangan anggaran akibat kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 tahun 2025, DPRD Jatim tetap menyetujui alokasi anggaran Rp 25 milyar untuk penanggulangan PMK. "Kami tetap mendukung kebijakan eksekutif meski APBD banyak mengalami pengurangan," ujarnya.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan obat-obatan, vitamin, pendamping peternak, dan pembelian vaksin. "Langkah ini penting untuk memperkuat upaya penanganan PMK di daerah," jelas Musyafak.

Hingga saat ini, Jatim telah mengantongi 2,2 juta dosis vaksin PMK. Namun, kebutuhan vaksin di Jatim setiap tahun mencapai 6,6 juta dosis. "Kami masih kekurangan 4,4 juta dosis vaksin untuk menekan laju penyebaran PMK," katanya.

Musyafak berharap dengan dukungan anggaran ini, Pemprov Jatim dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan PMK di seluruh wilayah Jawa Timur.