gerbang baru nusantara

Datangkan Keuntungan Daerah, Kawasan Perairan di Jawa Timur Layak Dikelola Pemprov

Pemerintah Propinsi Jawa Timur diharapkan membidik kawasan perairan sebagai salah satu potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menambah pendapatan bagi daerah mengingat saat ini sedang dilakukan efisiensi anggaran dalam postur tubuh APBD Jawa Timur tahun 2025.

Try Wahyudi
Minggu, 23 Februari 2025
Bagikan img img img img
Anggota komisi C DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati

Pemerintah Propinsi Jawa Timur diharapkan membidik kawasan perairan sebagai salah satu potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menambah pendapatan bagi daerah mengingat saat ini sedang dilakukan efisiensi anggaran dalam postur tubuh APBD Jawa Timur tahun 2025.

Anggota komisi C DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati mengatakan dari dengar pendapat dengan sejumlah OPD dilingkungan Pemprov diketahui kalau PAD bisa didapat secara maksimal jika memanfaatkan kawasan perairan 0 - 12 mil yang ada di Jawa Timur.

"Di kawasan perairan tersebut bisa digunakan diantaranya pengelolaan Pemanfaatan ruang laut, Penerbitan izin, Pengelolaan sumber daya laut,"jelas politisi PKS ini, 23 Februari 2025.

Wanita yang juga ketua fraksi PKS DPRD Jawa Timur ini mengatakan diakui olehnya kalau pengelolaan kawasan perairan 0-12 mil di Jawa Timur sekarang ini dilakukan oleh pusat." Harusnya secara perundangan itu milik Propinsi. Saya berharap OPD terkait mencoba untuk mengkomunikasikan dengan pusat agar pengelolaannya di kelola oleh propinsi. Potensi pendapatan dari pengelolaan perairan sangat besar,"tuturnya.

Lilik mengatakan diakui olehnya selain perairan, banyak aset yang dimiliki Pemprov bisa dimaksimalkan untuk menambah pundi pendapatan." Saya mengambil contoh di Sidoarjo ada bangunan milik Disnakertransduk Jawa Timur. Disana ada bangunan besar dan mangkrak. Tentunya hal itu jika jeli tentunya bisa dimaksimalkan untuk pembuatan SMK. Tapi ini tak dibaca oleh OPD terkait. Terlebih sekarang ini lagi efisensi anggaran,"jelasnya.

Dari data BPKAD, Pemprov Jatim memiliki aset tanah 4.667 bidang. Dari total aset tersebut, sebanyak 3.599 bidang telah bersertifikat dan 1.068 belum bersertifikat.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu