DPRD Jawa Timur Dorong Pengembangan Desa Wisata Jadi Prioritas Disbudpar

Surabaya – DPRD Provinsi Jawa Timur, melalui Komisi B, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Dalam rapat koordinasi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim yang digelar Senin (21/4/2025), DPRD menyoroti pentingnya menjadikan pengembangan Desa Wisata sebagai program prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tahun 2025.

Rapat yang digelar dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim Tahun 2024 tersebut juga menjadi ruang evaluasi kinerja Disbudpar selama setahun terakhir. DPRD Jatim memandang sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang sangat potensial apabila dikelola secara berkelanjutan dan inklusif.

“Komisi B DPRD Jatim mendorong agar program pengembangan Desa Wisata tidak hanya dijadikan pelengkap, tetapi menjadi salah satu andalan strategi pembangunan pariwisata yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi B, Muhammad Aziz.

DPRD menilai, meningkatnya minat wisatawan terhadap destinasi berbasis desa selama libur Lebaran 2025 adalah sinyal positif. Namun peningkatan ini juga harus diiringi dengan pembenahan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan kelembagaan di tingkat lokal.

“Masalah seperti kurangnya kemampuan bahasa asing di kalangan pelaku wisata desa harus segera dijawab dengan pelatihan dan pendampingan nyata. Kami ingin program-program Disbudpar diarahkan ke sana,” lanjut Aziz.

Disbudpar Jatim sendiri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan Desa Wisata, terutama dari sisi manajemen dan SDM. Kadisbudpar Jatim, Evy Afianasari, menyatakan pihaknya akan fokus memperkuat pelatihan, sertifikasi, serta promosi yang lebih luas, khususnya untuk meningkatkan daya saing desa wisata di Jatim.

Komisi B DPRD Jatim juga menyambut baik upaya penguatan kolaborasi budaya dan konservasi lingkungan, seperti yang dilakukan di Ponorogo melalui penangkaran burung Merak Hijau untuk mendukung pelestarian seni Reog. DPRD siap mendorong kemudahan perizinan dan sinergi lintas lembaga agar potensi budaya dan alam dapat dikelola secara berkelanjutan.

“Hal seperti ini penting karena menyentuh aspek ekonomi kreatif, pelestarian budaya, hingga konservasi lingkungan. DPRD siap menjadi jembatan koordinasi antarinstansi,” tegas Komisi B.

Selain fokus pada desa wisata, DPRD Jatim juga mencermati aspek keselamatan di destinasi wisata buatan. Menyusul insiden yang menimpa pengunjung wahana di Jatim Park Malang, DPRD meminta Disbudpar memperkuat sistem pengawasan, meskipun pengelolaan wahana dilakukan oleh swasta.

“Meski bukan wewenang langsung, kami mendorong agar ada standar keamanan wisata yang lebih ketat dan terintegrasi dengan pengawasan lintas OPD. Keselamatan pengunjung adalah prioritas,” tambah Aziz.

Sebagai mitra strategis pemerintah, DPRD Jawa Timur menegaskan akan terus mengawal pengembangan sektor pariwisata agar mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang luas bagi masyarakat Jatim. Program-program yang menyentuh akar desa akan menjadi perhatian khusus dalam penyusunan rekomendasi dan kebijakan ke depan.