Anggota DPRD Jatim Menilai Penyaluran Bantuan Pemprov Kepada Masyarakat Pamekasan Merupakan Komitmen Gubernur Khofifah Entas Kemiskinan di Madura

Langkah Pemprov Jawa Timur yang telah menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat Pamekasan Madura dengan bantuan sosial sebesar Rp 6,37 Miliar. Dinilai anggota DPRD Jatim Nurul Huda merupakan komitmen dari gubernur Khofifah dalam memperhatikan masyarakat Madura dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut Nurul Huda bantuan ini bukti bahwa Gubernur Khofifah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura. Dan ini sesuai janji Gubernur sendiri pada masyarakat Madura khususnya Pamekasan.

“Gubernur Khofifah pernah berjanji akan mensejahterakan masyarakat Madura. Dengan menggelontorkan bantuan ini bukti salah satu komitmen untuk mengentas kemiskinan di Madura,” ujarnya, Senin (16/6/2025).

Dikatakan politisi PPP ini, pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, tidak hanya berbasis bantuan tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat.

“Bantuan tersebut diharapkan semakin meningkatkan motivasi semuanya untuk meningkatkan sinergi dan kecintaan terhadap sektor sosial dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Pamekasan pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya,” jelasnya.

Berkat adanya bantuan-bantuan yang digelontorkan pemerintah, Kata Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura ini, angka kemiskinan ekstrem tahun 2024 di Pamekasan turun dari tahun sebelumnya. Pada 2024 lalu, yang berada di angka 0,18 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan pada 2023 lalu berkisar di angka 1,97 persen.

“Dilihat dari jumlahnya, angka kemiskinan ekstrem di Pamekasan pada 2023 terdata sebanyak 17.270 jiwa. Kemudian pada 2024 menjadi 16.016 jiwa. Jika dikalkulasi berkurang 1.254 jiwa,” pungkasnya.

Seperti diketahui Gubernur Khofifah menyalurkan berbagai bantuan senilai Rp6,37 miliar kepada masyarakat Pamekasan, beberapa waktu lalu di Pendopo Kabupaten Pamekasan, Minggu (15/6/2025).

Bantuan itu digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dengan jumlah total Rp3,958 miliar yang menyasar 1.979 keluarga penerima manfaat. Selain itu ada bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp471,6 juta diberikan kepada 131 jiwa penyandang disabilitas berat.

Sementara itu, bantuan sosial untuk kemiskinan ekstrem juga disalurkan kepada 381 jiwa senilai total Rp571,5 juta, masing-masing penerima memperoleh Rp1,5 juta per tahun sebagai bentuk intervensi langsung bagi masyarakat dalam kategori paling rentan secara ekonomi.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi warga melalui jalur kewirausahaan sosial, Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan dalam skema KIP JAWARA (Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera) dengan total anggaran Rp396 juta.

Rinciannya, bantuan ini terbagi dalam tiga kategori penerima, yakni KIP PPKS JAWARA bagi 35 jiwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masing-masing menerima Rp3 juta per tahun dengan total Rp105 juta.

Kemudian, KIP EKS PPKS JAWARA diberikan kepada 27 jiwa eks-PPKS dengan total Rp81 juta, serta KIP KPM JAWARA yang menyasar 70 jiwa keluarga penerima manfaat yang memiliki potensi kewirausahaan dengan nilai total Rp210 juta.

Program KIP JAWARA ini, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi warga dari kelompok miskin dan rentan, sekaligus mendorong transisi dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha mikro yang mandiri.

Pemprov Jatim juga memberikan dukungan bagi para pilar sosial di tingkat akar rumput yang selama ini menjadi garda depan pelayanan sosial. Bantuan berupa biaya operasional penunjang dan tali asih disalurkan kepada 197 orang yang terdiri dari SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK, dan TAGANA dengan total nilai bantuan sebesar Rp722,4 juta.

Di samping bantuan sosial, Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.

Dana tersebut dialokasikan untuk tiga program strategis yaitu penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebesar Rp400 juta untuk empat desa, program Desa Berdaya sebesar Rp400 juta untuk empat desa, dan program Jatim Puspa sebesar Rp174,875 juta untuk dua desa.