Komisi B DPRD Jatim Minta Kebijakan Penurunan Nikotin Rokok Diterapkan Bertahap

DPRD Jatim Soroti Dampak Kebijakan bagi Petani Tembakau

Surabaya — Rencana pemerintah menurunkan kadar nikotin dan tar pada produk rokok mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk DPRD Jawa Timur. Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah, menilai kebijakan tersebut perlu disikapi secara hati-hati karena berpotensi berdampak langsung terhadap petani tembakau dan industri kretek nasional.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menjelaskan bahwa rencana penurunan kadar nikotin dari 1,5 miligram menjadi 1 miligram serta kadar tar dari 20 miligram menjadi 10 miligram merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Menurutnya, kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan mengurangi dampak kesehatan akibat konsumsi rokok. Namun, di sisi lain, kebijakan itu juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani tembakau.

“Tujuan pemerintah sebenarnya baik, yakni melindungi kesehatan masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban melindungi petani tembakau yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor ini,” ujar Anik Maslachah pada Rabu (11/03/2026).

Isu tata kelola sektor tembakau dan kebijakan cukai sebelumnya juga menjadi perhatian DPRD Jawa Timur, termasuk upaya penguatan kebijakan fiskal yang mendukung industri dalam negeri

baca selengkapnya:

• dukungan Komisi B DPRD Jatim terhadap kebijakan cukai khusus rokok ilegal dalam negeri untuk melindungi industri tembakau nasional 

Kebijakan Perlu Diterapkan Secara Bertahap

Anik Maslachah menilai kebijakan penurunan kadar nikotin dan tar tidak boleh diterapkan secara tergesa-gesa. Pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis agar kebijakan pengendalian rokok tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan petani tembakau dan industri kretek nasional.

Menurutnya, solusi yang dapat ditempuh adalah mencari titik temu atau win-win solution antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sektor pertanian tembakau.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mendorong inovasi dalam budidaya tembakau, termasuk pengembangan varietas tembakau dengan kadar nikotin lebih rendah melalui teknologi pertanian.

Meski demikian, varietas baru tersebut tetap harus mempertahankan aroma khas tembakau lokal yang menjadi ciri utama industri kretek Indonesia.

Selain inovasi pertanian, pemerintah juga perlu memberikan dukungan fiskal bagi petani tembakau yang melakukan penyesuaian budidaya.

“Proses adaptasi menuju varietas tembakau rendah nikotin tentu membutuhkan biaya tambahan. Karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan melalui penyediaan bibit unggul, pupuk, serta bantuan teknis,” jelasnya.

Pembahasan mengenai kebijakan fiskal dan kontribusi sektor tembakau terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga pernah menjadi perhatian DPRD Jawa Timur

baca selengkapnya:

• dorongan fraksi di DPRD Jatim untuk mengoptimalkan PAD melalui revisi regulasi yang berkaitan dengan sektor tembakau

DPRD Jatim Dorong Pendampingan Petani

Selain dukungan fiskal, Anik Maslachah juga menekankan pentingnya pendampingan dan penyuluhan kepada petani tembakau agar mampu menyesuaikan metode budidaya.

Pendampingan tersebut diperlukan agar petani dapat mengendalikan akumulasi nikotin dan tar pada tanaman tembakau melalui pengaturan pemupukan serta waktu panen yang tepat sesuai standar industri.

Ia mengingatkan bahwa penerapan kebijakan tanpa persiapan matang dapat menimbulkan dampak besar bagi petani tembakau di dalam negeri.

“Jika kebijakan ini langsung diterapkan tanpa langkah-langkah persiapan, sama saja dengan membunuh petani tembakau dan membuka keran impor bahan baku,” tegasnya.

Karena itu, Komisi B DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah pusat menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap atau bahkan menundanya sementara waktu hingga seluruh langkah persiapan bagi petani benar-benar dilakukan.

Ketimpangan kebijakan cukai rokok yang berdampak pada industri tembakau juga sebelumnya menjadi perhatian sejumlah anggota DPRD Jawa Timur

baca selengkapnya:

• sorotan anggota Komisi C dan D DPRD Jatim terkait ketimpangan kebijakan cukai rokok di Jawa Timur yang memengaruhi sektor industri tembakau 

Dengan pendekatan yang lebih terencana, diharapkan kebijakan pengendalian rokok tetap berjalan untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan petani tembakau dan industri kretek nasional.