WFH ASN Tak Cukup Klaim, DPRD Jatim Minta Angka Penghematan Dibuka

DPRD Soroti Transparansi Penghematan Energi WFH ASN

Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Rabu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki fase krusial. Di tengah klaim sebagai langkah penghematan energi, DPRD Jawa Timur menuntut pembuktian berbasis data yang transparan dan terukur.

Tanpa dukungan angka yang jelas, kebijakan WFH ASN dikhawatirkan hanya menjadi slogan tanpa dampak signifikan terhadap efisiensi energi.

BACA SELENGKAPNYA :

• Langkah ini sejalan dengan sikap DPRD sebelumnya yang mendorong evaluasi kebijakan kerja fleksibel ASN  

Sri Wahyuni: Penghematan Harus Terukur dan Terbuka

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menegaskan pentingnya transparansi dalam implementasi kebijakan WFH ASN. Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu menekan konsumsi energi di lingkungan pemerintahan.

“Harus ada data yang dibuka ke publik. Penghematan energi itu harus terukur dan dapat dievaluasi, bukan sekadar asumsi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (26/03/2026).

Ia menjelaskan bahwa DPRD pada prinsipnya memahami latar belakang kebijakan WFH sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi krisis energi global. Namun, tanpa indikator keberhasilan yang jelas, kebijakan tersebut berisiko tidak efektif.

Jangan Ganggu Pelayanan Publik

Sri Wahyuni juga mengingatkan agar implementasi WFH ASN tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, kehadiran negara harus tetap dirasakan masyarakat, terlepas dari pola kerja yang diterapkan.

“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Jangan sampai masyarakat justru dirugikan karena perubahan sistem kerja,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Sikap ini konsisten dengan pandangan DPRD yang sebelumnya mendorong penyesuaian kebijakan kerja ASN sesuai kondisi lapangan, termasuk ketika pandemi mereda

BACA SELENGKAPNYA :

• dorongan penghapusan WFH ASN saat kondisi sudah membaik

Evaluasi Berkala dan Infrastruktur Digital Jadi Kunci

DPRD Jawa Timur juga mendorong adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap pelaksanaan WFH ASN, termasuk kesiapan infrastruktur digital sebagai penopang utama sistem kerja jarak jauh.

Tanpa dukungan teknologi yang memadai, kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi baru alih-alih menghasilkan penghematan energi.

“Evaluasi rutin dan kesiapan sistem digital itu kunci. Jika tidak, kebijakan ini bisa kontraproduktif,” imbuhnya.

Di sisi lain, DPRD juga pernah mengapresiasi kebijakan pembatasan kerja fleksibel yang disertai pengendalian penggunaan fasilitas negara 

BACA SELENGKAPNYA :

• dukungan DPRD terhadap pembatasan WFA dan efisiensi penggunaan fasilitas pemerintah

DPRD Akan Kawal Implementasi WFH ASN

DPRD memastikan akan mengawal secara ketat implementasi WFH ASN setiap Rabu agar kebijakan tersebut tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab tantangan penghematan energi secara nyata, bukan sekadar respons jangka pendek.