DPRD Jatim Kawal Normalisasi Afvour Macanan Demi Ketahanan Pangan Tuban

DPRD Jatim Tegaskan Dukungan Normalisasi Afvour Macanan

Surabaya – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh program normalisasi Afvour Macanan Daerah Irigasi Merakurak agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Tuban.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri konsultasi publik kegiatan normalisasi Afvour Macanan di Balai Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Kamis (21/05/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Komisi D DPRD Jawa Timur, Bakorwil II Bojonegoro, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dinas PUPR Kabupaten Tuban, Forkopimcam Merakurak, kepala desa, tokoh masyarakat, serta warga desa terdampak.

Dalam sambutannya, politikus Partai Demokrat dari daerah pemilihan Bojonegoro–Tuban itu menegaskan bahwa kehadiran DPRD Jatim bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di sepanjang aliran Afvour Macanan.

“Kehadiran kami hari ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Ini merupakan bentuk komitmen nyata DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memastikan suara dan hak warga di sepanjang aliran Afvour Macanan benar-benar didengar dan diakomodasi,” tegas Sri Wahyuni.

Normalisasi Irigasi Dinilai Penting untuk Ketahanan Pangan

Sri Wahyuni menjelaskan, pendangkalan dan penyempitan saluran irigasi selama ini memicu berbagai persoalan, mulai dari genangan saat musim hujan hingga terganggunya distribusi air ke area persawahan warga.

Karena itu, proyek normalisasi Daerah Irigasi Merakurak yang mencakup Desa Tuwiri Wetan, Desa Sambonggede, dan Desa Sumber dinilai menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.

“Kita semua merasakan dampaknya ketika saluran air mendangkal dan menyempit. Tidak hanya menimbulkan genangan saat hujan, tetapi juga memengaruhi pengairan sawah masyarakat. Maka, normalisasi ini menjadi langkah penting demi menjaga produktivitas pertanian dan keselamatan lingkungan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proyek normalisasi yang dilaksanakan Dinas PU Sumber Daya Air Jawa Timur melalui Tahun Anggaran 2026 itu mencakup saluran sepanjang sekitar 4 kilometer dengan lebar 8 hingga 10 meter.

Estimasi volume pengerjaan mencapai 15 ribu meter persegi dengan durasi pekerjaan sekitar empat bulan menggunakan satu unit excavator amphibie.

Menurutnya, proyek tersebut bukan sekadar pengerukan saluran, melainkan bagian dari strategi memperkuat infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur.

“Saluran irigasi memiliki peran vital bagi masyarakat. Ketika aliran air lancar, sawah dapat produktif, hasil panen meningkat, dan ekonomi warga ikut bergerak. Karena itu, kami ingin proyek ini benar-benar memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.

DPRD Jatim Minta Proyek Berjalan Transparan dan Tepat Sasaran

Sri Wahyuni mengingatkan bahwa selama proses pengerjaan terdapat sejumlah hal krusial yang harus dikawal bersama, mulai dari akses alat berat, penataan hasil galian, hingga mitigasi dampak terhadap aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Dalam empat bulan pengerjaan ke depan, kita harus memastikan seluruh proses berjalan baik. Penataan hasil galian jangan sampai mengganggu lahan produktif warga. Begitu pula akses alat berat harus diatur agar tidak menghambat aktivitas masyarakat,” ucapnya.

Ia juga mengapresiasi rencana pemanfaatan hasil galian untuk dijadikan tanggul di sepanjang area saluran. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk efisiensi sekaligus solusi memperkuat perlindungan kawasan sekitar dari potensi luapan air.

“Pemanfaatan hasil galian menjadi tanggul merupakan langkah positif. Selain memperkuat struktur di sekitar saluran, hal itu juga membantu mengurangi potensi dampak lingkungan. Yang terpenting, kualitas pengerjaan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Dalam forum konsultasi publik tersebut, Sri Wahyuni juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi, masukan, maupun kekhawatiran terkait proyek normalisasi sebelum pekerjaan dimulai.

“Pembangunan yang baik adalah pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Normalisasi ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kemaslahatan bersama. Maka, forum konsultasi publik ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar seluruh persoalan di lapangan dapat dicarikan solusi sejak awal,” ungkapnya.

Ia berharap proyek normalisasi Afvour Macanan menjadi solusi jangka panjang terhadap sedimentasi dan persoalan banjir di wilayah Merakurak dan sekitarnya.

“Kami di DPRD Jawa Timur akan terus mengawal agar anggaran Tahun 2026 dapat tereksekusi secara transparan, tepat sasaran, dan tepat waktu. Harapannya, setelah normalisasi selesai, fungsi irigasi semakin optimal, kawasan lebih aman dari banjir, dan produktivitas pertanian masyarakat Tuban terus meningkat,” pungkasnya.

Baca selengkapnya

• Dukungan DPRD Jatim terhadap perlindungan masyarakat pembudi daya dan sektor pangan daerah

• Dorongan DPRD Jatim terhadap penguatan sektor industri rakyat dan hilirisasi komoditas daerah

• Perhatian DPRD Jatim terhadap kesejahteraan pelaku sektor produksi dan petani daerah di berita ini