Hardiknas 2026, Ini catatan Deni Wicaksono terkait pendidikan di Jatim

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menilai Hari Pendidikan Nasional 2026 harus menjadi momentum evaluasi pemerataan kualitas pendidikan dan digitalisasi sekolah di Jawa Timur.

Ari Setiabudi

Sabtu, 02 Mei 2026

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan dan tantangan digitalisasi sekolah di Jawa Timur.

Deni Wicaksono Soroti Ketimpangan Pendidikan di Jawa Timur

SURABAYA — Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menilai ketimpangan kualitas pendidikan dan tantangan digitalisasi masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Menurutnya, persoalan tersebut harus segera dibenahi secara menyeluruh agar sistem pendidikan di Jawa Timur lebih merata dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Hardiknas ini harus menjadi refleksi karena kualitas pendidikan kita belum merata di semua wilayah,” ujar Deni Wicaksono, Sabtu (02/05/2026).

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengungkapkan Jawa Timur memiliki skala pendidikan yang sangat besar dengan sekitar 345.454 tenaga pendidik dari jenjang SD hingga SMK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Namun, menurutnya, distribusi tenaga pendidik masih belum merata antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran.

“Jumlah guru kita besar, tetapi distribusinya belum sepenuhnya merata antara kota dan daerah,” ungkapnya.

Selain itu, banyaknya jumlah satuan pendidikan dasar di Jawa Timur juga harus diimbangi peningkatan kualitas pendidikan yang merata.

“Skala yang besar ini harus diimbangi dengan kualitas yang merata. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal,” tegas Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jawa Timur tersebut.

DPRD Jatim Soroti Infrastruktur dan Digitalisasi Pendidikan

Deni menilai kesenjangan mutu pendidikan masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

Akses terhadap fasilitas belajar, tenaga pendidik berkualitas, hingga dukungan teknologi menjadi faktor utama yang menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan.

“Sekolah di kota relatif lebih siap, sementara di beberapa daerah masih kekurangan sarana dan guru,” katanya.

Alumnus Antropologi Sosial Universitas Airlangga tersebut juga menyoroti besarnya anggaran pendidikan Jawa Timur yang mencapai sekitar Rp9,9 triliun atau 32,8 persen dari APBD 2025.

Meski demikian, ia menilai efektivitas penggunaan anggaran pendidikan masih perlu diperkuat agar benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sekolah dan peserta didik.

“Anggaran sudah besar, tetapi harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan sekolah serta siswa,” tegasnya.

Baca Selengkapnya:

Koordinasi Kebijakan Pendidikan Dinilai Perlu Diperkuat

Dalam aspek tata kelola, Deni menilai koordinasi kebijakan pendidikan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota masih perlu diperkuat agar program pendidikan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Sistem harus terintegrasi supaya program pendidikan tidak tumpang tindih dan hasilnya optimal,” ujarnya.

Terkait transformasi digital pendidikan, Deni menilai kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi juga masih belum merata di seluruh wilayah Jawa Timur.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius di tengah percepatan digitalisasi pendidikan nasional.

“Masih ada sekolah yang kesulitan akses internet dan perangkat. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Ia juga menyoroti isu penghapusan jurusan di jenjang pendidikan menengah. Menurut Deni, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak membingungkan siswa dalam menentukan arah pendidikan dan karier mereka.

“Perubahan sistem jurusan harus jelas dan tidak membuat siswa kehilangan arah,” ujarnya.

Hardiknas 2026 Jadi Momentum Evaluasi Pendidikan

Deni menegaskan Hardiknas 2026 harus menjadi momentum pembenahan pendidikan secara menyeluruh melalui kebijakan yang konsisten, berbasis data, dan berkelanjutan.