Kondisi Ekonomi Kian Mengkhawatirkan, Ahmad Hadinuddin Dorong Percepatan Pembangunan Jembatan Sentong

DPRD Jatim Soroti Lambatnya Pembangunan Jembatan Sentong

SURABAYA — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Hadinuddin, mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso yang bernilai sekitar Rp17,5 miliar.

Menurutnya, keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut telah berdampak pada mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian di kawasan Bondowoso dan Jember.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Hadinuddin saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Bondowoso, Sabtu (20/06/2026).

“Pembangunan Jembatan Sentong harus segera dipercepat. Pemerintah daerah Bondowoso perlu melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi agar proyek ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

Ahmad menilai proyek strategis yang berada di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso tersebut memiliki peran vital dalam mendukung konektivitas antarwilayah sehingga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim menyoroti berbagai titik rawan kecelakaan lalu lintas sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan kualitas infrastruktur transportasi daerah

Konektivitas Bondowoso–Jember Dinilai Sangat Strategis

Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun target penyelesaian proyek yang terukur dan membahasnya secara intensif bersama pihak ketiga atau kontraktor pelaksana.

Menurutnya, apabila terdapat aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka koordinasi lintas pemerintahan harus segera dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan.

“Harus segera dibicarakan dengan pihak ketiga. Jika memang menjadi kewenangan atau kebijakan provinsi, maka perlu melibatkan pemerintah provinsi agar ada percepatan penyelesaian,” katanya.

Ahmad menegaskan keterlambatan pembangunan Jembatan Sentong tidak hanya mengganggu arus lalu lintas masyarakat yang melintasi jalur Bondowoso–Jember, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, pengalihan arus kendaraan selama proses pembangunan menyebabkan peningkatan beban pada jalan alternatif maupun ruas jalan provinsi yang mulai mengalami kerusakan akibat tingginya volume kendaraan.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim menilai pembangunan dan peningkatan status infrastruktur jalan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan mobilitas masyarakat

Percepatan Proyek Diharapkan Pulihkan Aktivitas Ekonomi Warga

Ahmad Hadinuddin mengingatkan bahwa proyek bernilai Rp17,5 miliar tersebut harus dikerjakan secara maksimal oleh kontraktor pelaksana dengan memanfaatkan teknologi konstruksi yang memadai serta penambahan tenaga kerja jika diperlukan.

“Dengan anggaran kurang lebih Rp17,5 miliar, tentunya pengerjaan harus dimaksimalkan oleh pihak ketiga. Seharusnya memperbanyak tenaga kerja dan tidak hanya dikerjakan secara manual, tetapi juga menggunakan peralatan yang dapat menunjang percepatan pembangunan,” tegasnya.

Menurut Ahmad, semakin lama proyek tersebut belum rampung, semakin besar pula kerugian yang harus ditanggung masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun mobilitas.

“Yang paling signifikan adalah dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar jembatan. Arus mobilisasi masyarakat pada momen-momen tertentu juga pasti sangat terdampak,” tambahnya.

Percepatan pembangunan Jembatan Sentong diharapkan mampu mengembalikan kelancaran konektivitas antara Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, rampungnya proyek tersebut juga diyakini dapat menggerakkan kembali aktivitas ekonomi warga, mengurangi beban jalan alternatif, serta menjaga kualitas infrastruktur transportasi di kawasan tersebut.

Baca Selengkapnya: DPRD Jatim mendorong evaluasi proyek infrastruktur yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat agar pelaksanaannya lebih efektif dan akuntabel