Antrean BBM Mengular di Madura, DPRD Jatim Desak Pemerintah Pastikan Pasokan Normal

SURABAYA — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pulau Madura dalam dua hari terakhir menjadi perhatian DPRD Provinsi Jawa Timur. Antrean yang mengular hingga ke badan jalan, terutama untuk pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar, dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta mobilitas masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Nur Faizin, mendesak pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) segera mengambil langkah cepat untuk memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU di Pulau Madura kembali normal.

DPRD Minta Distribusi BBM Segera Dinormalkan

Menurut Nur Faizin, kelangkaan maupun keterlambatan distribusi BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

"Pemerintah harus segera memastikan distribusi dan pasokan BBM ke seluruh SPBU di Pulau Madura berjalan lancar. Jangan sampai masyarakat terus dibebani antrean panjang hanya untuk mendapatkan Pertalite maupun Bio Solar," katanya, Senin (29/06/2026).

Ia juga meminta instansi terkait bersama PT Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab antrean panjang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Transparansi informasi dinilai penting agar tidak memunculkan kepanikan maupun aksi pembelian secara berlebihan (panic buying) di masyarakat.

Baca Selengkapnya:

• Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur merespons keluhan sopir logistik terkait distribusi BBM bersubsidi dan meminta pemerintah menjamin kelancaran pasokan agar aktivitas distribusi barang tidak terganggu

• Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur sebelumnya menyoroti insiden tumpahan solar di Arosbaya, Madura, yang menjadi perhatian dalam aspek keselamatan serta distribusi BBM di wilayah tersebut

• Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur juga mengingatkan dampak kenaikan harga Pertamax terhadap daya beli masyarakat dan pentingnya menjaga stabilitas sektor energi

Pengawasan BBM Bersubsidi Perlu Diperketat

Selain memastikan pasokan kembali normal, Nur Faizin meminta pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan yang memperparah kondisi di lapangan.

"Kebutuhan BBM masyarakat harus menjadi prioritas. Jika memang ada kendala distribusi, harus segera diatasi dengan langkah konkret sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Madura tidak terganggu," tegasnya.

Menurutnya, kepastian ketersediaan energi merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijamin negara demi menjaga stabilitas aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

"Kalau kondisi ini terus berlangsung, yang dirugikan bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Pemerintah harus hadir memberikan solusi secepatnya," pungkasnya.