Fraksi Golkar Minta RAPBD Jatim 2027 Lebih Berdampak, PAD dan Infrastruktur Disorot

SURABAYA — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 disusun secara terukur, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat.

Sejumlah aspek menjadi perhatian Fraksi Golkar, mulai dari kapasitas anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, M. Hadi Setiawan, dalam pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (24/09/2026).

Fraksi Golkar meminta setiap alokasi anggaran dapat dikaitkan dengan target pembangunan, lokasi, penerima manfaat, serta hasil yang dapat diukur.

Golkar Minta Anggaran Prioritas Terukur Dampaknya

Pada aspek pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, Fraksi Golkar mencermati pagu sembilan prioritas Nawa Bhakti Satya sekitar Rp4,403 triliun atau 16,01 persen dari total belanja daerah.

Dalam bahan pemandangan umum Fraksi Golkar, angka kemiskinan Maret 2026 disebut sebesar 9,06 persen, Gini Ratio 0,365, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mei 2026 sebesar 3,42 persen.

Fraksi meminta alokasi untuk program prioritas tersebut dapat ditelusuri hingga manfaat yang dihasilkan.

“Mohon dijelaskan pemetaan pagu, lokasi dan penerima manfaat, output serta outcome setiap prioritas agar dukungan anggaran dapat diukur terhadap target pembangunan tahun 2027,” ujar Hadi.

Dengan pendekatan tersebut, Golkar berharap keberhasilan program tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya anggaran maupun tingkat penyerapan, tetapi juga hasil yang diterima masyarakat.

Perhatian terhadap kualitas dan dampak belanja sebelumnya juga muncul dalam pembahasan P-APBD 2026. Fraksi PKS menekankan setiap program perlu memiliki target, indikator keberhasilan, serta manfaat yang dapat diukur. 

Baca selengkapnya: Perubahan APBD Jatim 2026, Anggaran Bertambah, Manfaat bagi Rakyat Harus Bertambah

Belanja Pendidikan Diminta Dilihat dari Komposisinya

Fraksi Golkar turut meminta kejelasan mengenai belanja fungsi pendidikan yang disebut mencapai sekitar 31 persen dari total belanja daerah.

Golkar ingin memastikan komposisi anggaran tersebut, termasuk besaran yang secara langsung membiayai program pendidikan maupun komponen pendukung fungsi pendidikan.

“Belanja fungsi pendidikan didanai hingga 31 persen dari total belanja daerah. Apakah jumlah tersebut murni hanya untuk program pendidikan bagi masyarakat umum, atau termasuk untuk belanja pendukung fungsi pendidikan, misal belanja pegawai, tunjangan profesi pendidik, biaya penggunaan BLK, dan sebagainya,” ucap Hadi.

Pertanyaan tersebut diarahkan agar besarnya proporsi anggaran dapat dibaca bersama dengan komposisi serta manfaat program pendidikan yang dibiayai.

Belanja Modal Turun 22,3 Persen

Infrastruktur menjadi salah satu sorotan utama Fraksi Golkar. Belanja modal RAPBD 2027 berada di kisaran Rp1,678 triliun atau sekitar 6,1 persen dari total belanja.

Fraksi Golkar mencatat nilai tersebut turun sekitar 22,3 persen dibandingkan P-APBD 2026.

Angka penurunan tersebut juga tercatat dalam pembahasan Banggar DPRD Jatim. Secara keseluruhan, struktur belanja RAPBD 2027 terdiri atas belanja operasi Rp20,498 triliun, belanja modal Rp1,678 triliun, belanja tidak terduga Rp193,837 miliar, dan belanja transfer Rp5,052 triliun.

“Berapa persentase belanja infrastruktur pelayanan publik 2027 menurut formula Permendagri Nomor 17 Tahun 2026? Subkegiatan apa saja yang dihitung, dan bagaimana penurunan belanja modal tetap mampu mengejar konektivitas serta pemerataan infrastruktur antarwilayah di Jawa Timur?” kata Hadi.

Golkar meminta penurunan belanja modal tidak mengurangi kemampuan pemerintah mengejar kebutuhan konektivitas, pemerataan infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik.

Target PAD Rp17,707 Triliun Ikut Dicermati

Dari sisi pendapatan, Fraksi Golkar mencermati proyeksi pendapatan daerah 2027 yang berada pada kisaran Rp26,407 triliun.

Angka tersebut terdiri atas PAD Rp17,707 triliun, pendapatan transfer Rp8,672 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp28 miliar. Struktur tersebut telah dikonfirmasi dalam laporan Banggar DPRD Jatim.

Fraksi Golkar membandingkan proyeksi tersebut dengan target P-APBD 2026 serta realisasi pendapatan 2025. Dalam bahan fraksi, realisasi pendapatan 2025 disebut sekitar Rp29,888 triliun dan realisasi PAD sekitar Rp18,444 triliun.

Dengan target PAD 2027 sekitar Rp17,707 triliun, Golkar meminta dasar proyeksi setiap komponen pendapatan dijelaskan secara terukur.

“Proyeksi yang terlalu konservatif perlu diuji agar tidak mempersempit ruang pelayanan publik,” kata Hadi.

Fraksi meminta Pemprov memetakan potensi PAD yang masih dapat dioptimalkan dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tanpa menambah beban masyarakat secara tidak proporsional.

Pembiayaan Rp484,176 Miliar Diminta Memiliki Dasar Jelas

Fraksi Golkar turut memberikan perhatian pada pengeluaran pembiayaan RAPBD 2027.

Banggar DPRD Jatim mencatat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp484,176 miliar, terdiri atas pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Rp275 miliar, pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sekitar Rp9,176 miliar, serta pemberian pinjaman daerah Rp200 miliar kepada PT BPR Jatim (Perseroda).

Pinjaman Rp200 miliar tersebut diarahkan untuk mendanai Program Kredit Sejahtera (Prokesra).

“Apa dasar hukum, studi kelayakan, skema pengembalian dan pengendalian risiko pinjaman Rp200 miliar kepada PT BPR Jatim, serta mengapa kewajiban penyertaan modal PT BPR Jatim dan Jamkrida belum dialokasikan mulai 2027 sesuai dengan Perda Penyertaan Modal?” ujar Hadi.

Banggar sebelumnya juga meminta komisi terkait memastikan urgensi, dasar hukum, tata kelola, serta skema pengembalian pinjaman daerah tersebut agar tidak membebani fiskal ke depan.

Baca selengkapnya: APBD Jatim 2027 Defisit Rp1,016 Triliun, Banggar Beri Sejumlah Catatan

DTSEN Diminta Akurat dan Tersosialisasi

Fraksi Golkar juga menaruh perhatian pada dinamika Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis data yang digunakan dalam kebijakan sosial ekonomi.

Golkar meminta pemerintah daerah menjalankan kewenangannya untuk memastikan data yang digunakan akurat dan informasi mengenai mekanisme pemutakhiran maupun pemanfaatannya dapat dipahami masyarakat.

“Menyikapi dinamika yang ada di masyarakat terkait DTSEN, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah menggunakan kewenangannya guna memastikan diperoleh data yang akurat dan sosialisasi yang benar kepada masyarakat,” ujar Hadi.

Pendapatan Transfer Diproyeksikan Turun

Pendapatan transfer RAPBD 2027 juga menjadi perhatian. Berdasarkan struktur RAPBD yang disampaikan Banggar, pendapatan transfer diproyeksikan sekitar Rp8,672 triliun.

Dalam bahan Fraksi Golkar, angka tersebut disebut turun sekitar 1,7 persen dibandingkan P-APBD 2026.

Fraksi juga merinci proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp1,316 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3,485 triliun, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp3,871 triliun.

“Apakah proyeksi tersebut sudah direkonsiliasi dengan Pemerintah Pusat? Dan belanja apa yang disiapkan apabila transfer 2027 berubah,” tegasnya.

Golkar meminta perubahan penerimaan transfer diantisipasi agar tidak mengganggu program prioritas yang telah direncanakan.

Efisiensi Diminta Tak Kurangi Kualitas Pelayanan

Secara keseluruhan, belanja RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp27,423 triliun. Sementara P-APBD 2026 yang telah disepakati DPRD dan Pemprov mencatat belanja sekitar Rp29,9 triliun.

Dalam perhitungan Fraksi Golkar, belanja 2027 turun sekitar 8,2 persen dibandingkan P-APBD 2026. Fraksi juga mencermati penurunan belanja barang dan jasa sekitar 11,8 persen serta subsidi sekitar 41,8 persen.

“Program dan subkegiatan apa yang dikurangi atau ditunda serta bagaimana Pemprov Jatim memastikan efisiensi tersebut,” kata Hadi.

Golkar meminta efisiensi anggaran tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dasar serta target pembangunan.

Pada pembahasan P-APBD 2026, sembilan fraksi DPRD Jatim telah menyampaikan berbagai masukan dan Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf meminta seluruh saran, masukan, dan harapan fraksi ditindaklanjuti Pemprov.

Baca selengkapnya: 9 Fraksi Setujui Raperda P-APBD Jatim 2026, Musyafak Minta Semua Masukan Ditindaklanjuti

Fraksi Golkar berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat memastikan setiap alokasi memiliki hubungan yang jelas dengan target pembangunan, penerima manfaat, serta hasil yang dapat diukur.

(Wan)