DPRD Jatim Dorong Vaksinasi Covid-19 Secara Mandiri Libatkan Peran Swasta dan Masyarakat

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang diprioritaskan kepada tenaga medis atau SDM kesehatan di Jatim nampaknya berjalan kurang maksimal. Padahal untuk melawan pandemi Covid-19 diperlukan kekebalan komunitas sehingga sasaran vaksinasi secepatnya bisa diperluas.

 

Oleh karena itu DPRD Jatim mendorong supaya vaksinasi Sinovac melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Sebab, jika hanya mengandalkan peran aktif pemerintah maka target kekebalan komunitas akan membutuhkan waktu yang lama. Padahal  jumlah penduduk Jatim besar yakni  mencapai 40 juta jiwa.

 

"Sebaiknya kita libatkan peran serta swasta dan masyarakat seperti saat vaksinasi cacar zaman dulu, sehingga kekebalan komunitas bisa segera terwujud," ujar ketua DPRD Jatim Kusnadi saat dikonfirmasi Selasa (9/2/2021).

 

Konsekwensi logisnya, lanjut Kusnadi pemerintah perlu memberi ruang kebebasan bagi masyarakat maupun pihak swasta yang mampu melakukan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. 

 

"Kalau mereka mampu membayar, ya silahkan melakukan vaksinasi secara mandiri. Yang penting khan harus sesuai prosedur dan mekanisme dari Kementerian Kesehatan," dalih politisi asal PDI Perjuangan.

 

Ia mengakui dengan dibukanya kran peran serta swasta dan masyarakat maka beban pemerintah juga akan semakin terkurangi khususnya menyangkut alokasi anggaran untuk vaksin Covid-19.

 

"Ini juga sesuai dengan prinsip mencegah (preventif) itu lebih baik daripada mengobati (kuratif). Tentu masyarakat yang mampu tidak keberatan jika vaksin mandiri daripada terpapar dan harus dirawat di rumah sakit," dalih mantan dosen Untag Surabaya ini. 

 

Sekedar diketahui berdasarkan data Diskoninfo Jatim, hingga 8 Februari 2021 dari sasaran sebanyak 185.860 tenaga kesehatan (nakes) dan petugas di layanan kesehatan di Jatim yang mendapat prioritas vaksinasi Sinovac tahap pertama. Ternayata baru 168.934 nakes atau 90,89 % yang sudah menerima dosis pertama. 

 

Sedangkan nakes dan petugas di layanan kesehatan yang sudah mendapatkan dosis kedua baru sebanyak 16.863 nakes atau 9,98%. Padahal sesuai target Kemenkes, vaksinasi tahap pertama tuntas pada 21 Februari mendatang.

 

Terpisah, Kadinkes Jatim dr Herlin Ferliana menambahkan salah satu penyebab vaksinasi Covid-19 kurang berjalan lancar adalah akibat dua tahapan distribusi vaksin dari pemerintah pusat, tidak mencukupi untuk kebutuhan vaksin terhadap SDM kesehatan di Jatim. 

 

"Saat ini ada sekitar 50 ribuan SDM kesehatan yang belum dilakukan vaksinasi. Dengan kebutuhan 104.252 vial vaksin. Kita sudah mengajukan distribusi kekurangan tersebut ke Kemenkes, semoga secepatnya bisa didistribusikan," harap Herlin. 

 

Berdasarkan data Dinkes Jatim, sampai tanggal 28 Januari 2021, setiap tempat layanan kesehatan sudah mendaftarkan SDM nya untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 tahap pertama. "Total jumlahnya ada 230.293 orang," jelas Herlin.

 

Sementara itu, jumlah SDM kesehatan di Jatim yang sudah tervaksin dosis pertama hingga saat ini sebanyak 185.860 orang. "Mereka ini harus divaksin 2 kali direntang waktu 14 hari. Sehingga vaksin yang dibutuhkan sebanyak 371.720 vial," bebernya.

 

Khusus bagi mereka yang usianya diatas 60 tahun, kata Herlin rentang waktunya antara suntikan dosis pertama dan kedua lebih panjang yakni dua kali lpat atau 28 hari. 

 

"Tujuan vaksinasi Sinovac adalah agar tubuh mengenali virus sehingga mampu membentuk antibodi hingga 90,89 persen," jelasnya. 

 

Setelah kelompok tenaga kesehatan tuntas, kata Herlin vaksinasi akan  dilanjutkan kepada kelompok anggota TNI/Polri, dan pelayan masyarakat. Berikutnya barulah masyarakat umum.