Dewan Jatim Minta Pemerintah Cari Solusi Sekolah Tatap Muka Ditengah Pandemi

Pemerintah jangan saja hanya melarang adanya pertemuan atau tatap muka terkait pendidikan saja, namun juga harus memberikan solusi bagaimana para pendidik atau guru  dengan yang didik atau murid untuk bertatap muka. Karena pendidikan secara online atau daring dirasa kurang maksimal. 

 

H. Ahmad Silahuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa banyak warga mengeluhkan proses belajar mengajar secara daring atau online terutama  kalangan emak- emak .

 

" Emak-emak sambat soal pulsa yang dibeli untuk bisa mengikuti belajar secara online. Belum lagi Hanphone menjadi syarat agar bisa mengikuti belajar secara online. Selain mendampingi anaknya belajar secara daring , juga memaksa para orang tua khususnya emak-emak harus meninggalkan sementara aktivitas rumah tangga,  " kata Silahudiin saat di temui di ruang kerjanya , Senin ( 22/2).

 

Politisi asal PPP Jatim ini meminta Pemerintah harus ada solusi gimana cara proses belajar mengajar bisa dimulai secara tatap muka, karena para siswa sudah jenu belajar di rumah.Banyak siswa yang ingin ketemu gurunya di supaya mereka lebih maksimal menimbah ilmu pendidikan dari gurunya secara langsung , sehingga para orang tua bisa menjalankan aktifitas keseharian di rumah seperti memasak, cuci pakaian dll.

 

" Saya menyadari Pandemi corona belum usai, tapi alasan tersebut jangan di jadikan patokan agar murid tidak kesekolah. Pemerintah Harus punya solusi gimana caranya proses belajar mengajar secara tatap muka bisa di mulai, tentunya tetap mengutamakan protokol kesahatan, " Jelas Pria yang familier di sapa Gus Adi  ini. 

 

Selain itu, Politisi yang maju dari Dapil Jombang dan Mojokerto ini menegaskan bahwa di wilayah Jombang banyak sekali berdiri Pondok Pesantren, akibat kebijakan pemerintah akhirnya kegiatan belajar agama dikalangan pondok pesantren dibatasi bahkan terancam berhenti.

 

" Pondok Pesantren adalah tempat anak kita menempah ilmu pendidikan agama, jika aktifitas kegiatan di pondok pesantren di batasi maka jangan salahkan kalau banyak anak-anak  kita atau generasi penerus moralnya akan menurun, " jelas pria asli orang Jombang ini. 

 

Di jelaskan Gus Adi,  sejak Pemerintah menerapkan kebijakan terkait pendidikan di tengah pandemi, tidak sedikit aktifitas pendidikan dikalangan pondok pesantren menurun dratis bahkan ada yang menutup aktifitas kegiatan pendidikan agama di pesantren. 

Dulu sebelum pandemi biasanya pondok pesantren bisa menerima siswa hingga 500 siswa, namun sekarang 100 siswa saja yang masuk pondok pesantren. 

 

" Intinya saya mendesak Pemerintah perhatikan Pendidikan dikalangan pondok pesantren supaya proses belajar agama jangan di batasi, apapun itu solusinya. Begitu pula proses belajar mengajar secara tatap muka segera di mulai tapi tetap menjaga protokol kesehatan, " Pungkasnya.