Perlu Antisipasi Jangan Sampai Sidoarjo Alami Banjir Yang Parah

Masalah banjir yang sedang trend terjadi di Indonesia, menarik perhatian anggota DPRD Jatim dari dapil Sidoarjo Anik Maslachah.
Salah satu yang unik adalah banjir yang terjadi di desa Sugehwaras Candi Sidoarjo

Sejumlah ikan lele peliharaan warga berlalu lalang bebas di rumah rumah penduduk, tepatnya di desa Sugehwaras kecamatan Candi Sidoarjo dimana rumah rumah penduduk tergenang air setinggi 30 cm akibat banjir yang terjadi karena hujan deras. "Saya dapat kiriman video ikan lele yang lalu lalang di rumah penduduk yang lagi banjir. Yang saya lihat tentu peternak lelenya rugi karena ikannya ke mana mana, dan tentu panenan jadi gagal kan. Seandainya semua menyadari untuk menjaga lingkungan ya mungkin banjir gak terjadi, peternak lele gak rugi kan," kata Politisi 3 periode sebagai wakil rakyat di DPRD Jatim ini.

Tidak heran jika politisi wanita yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini mengaku tertarik dan perlu memberi perhatian lebih karena di daerah pemilihan yang diwakilinya yaitu Sidoarjo juga makin lama banjirnya juga mulai parah.

Untuk itu dirinya mengingatkan Pemkab Dan juga masyarakat Sidoarjo untuk segera mengurai masalah yang bisa merugikan masyarakat ke depan.

"Saya melihat banjir ini tidak hanya karena curah hujan tinggi, tapi mulai hulunya.
Hulunya itu kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai itu masih parah. Walaupun di beberapa daerah termasuk Sidoarjo ada Perda sampah, ada sanksi yang ditunjukkan oleh Perda itu tetapi lagi-lagi karena pengawasan dan pelaksanaannya lembek, sehingga akhirnya hanya menjadi macan kertas," kata Anik prihatin.

Politisi PKB Jatim ini menguraikan hal lain yang menjadi tugas dari pemerintah adalah memastikan perawatan sungai atau saluran air itu sendiri, "Kalau melihat dari perawatan sungai, kedangkalan itu karena lamanya tidak ada normalisasi, maka pemerintah harus memastikan penanganan kedangkalan ini sehingga kita harus mengetahui benar penyebab dalam satu titik banjir itu apa, kalau normalisasi ya yang harus segefra dilakukan ya normalisasi agar tidak terlambat," tegas Sekretaris DPW PKB Jatim ini.

Anik mengaku prihatin masih banyaknya pelanggaran pelanggaran yang menyebabkan terjadinya banjir, seperti pelanggaran sempadan sungai, banyak drainase- drainase di sekitaran kanan kiri badan jalan yang tertutup oleh tingginya rumah, termasuk sempadan sungai yang harusnya menjadi aliran air dengan lancar namun karena tidak ada penegakan terhadap ijin bangunan membuat banjir merajalela, "Maka termasuk disini peran IMB, harus ditertibkan. Walhasil banyak sungai-sungai itu yang tertutup oleh hunian rumah. Dan kalau itu sudah banyak dan tertutup permanen ini yang susah. Untuk itu pemrintah harus berani mengambil tindakan tegas sesuai dengan Perda yang ada," tegasnya.

Pilitisi wanita pertama yang duduk sebagai sekretaris DPW PKB sekaligus Wakil Ketua DPRD Jatim ini memberi solusi agar penegakan perda sampah segera dimulai dari hulunya.  " Sebaiknya penegakan aturan ini dimulai dari hulu, lakukan kerjasama antar
kepala desa satu dengan yang lain, kemudian lakukkan normalisasi. Karena saya lihat terutama masalah kedangkalan termasuk plengsengan yang rusak dan dibiarkan sehingga membuat makin cepatnya tanah turun dan menimbulkan kedangkalan itu," ungkapan.

Khusus banjir yang terjadi di Jalan , Anik Maslachah menyebut perlu adanya sinergi dengan pihak pihak yang sering menggunakan jalan untuk kepentingan usaha mereka, "Jalan yang rusak timbulkan lobang, tanah tidak rata muncul genangan air. Salah satu penyebabnya adalah drainase belum diselesaikan dulu. Seharusnya drainase, baru badan jalan," kata Anik lagi.

Yang tidak kalah penting adalah sinergi antara Telkom, PLN, PDAM. Dari empat institusi ini kata Anik harusnya terbentuk tim bersama, untuk menyusun program apa yang  menjadi program prioritas. "Jangan sampai hari ini jalannya diperbaiki, besok dilubangi karena, PDAM, Telkom, PLN.
Ini yang sering terjadi," pungkasnya.