Peringatan HPN 2021

Ketua DPRD Jatim Kusnadi, S.H., M.Hum, Selasa (9/2/2021), menegaskan bahwa peranan pers atau media adalah pilar ke 4 dari demokrasi. Kemerdekaan media baru tercapai selama reformasi, hingga mulai banyak ditemukan media mainstream mulai dewasa dalam menyajikan berita. Mereka tidak lagi tergulung oleh eforia kebebasan pers.

Kusnadi menegaskan sebagai tema HPN tahun 2021, 'Pers sebagai Akselerator Perubahan' menjadi sangat penting. Apalagi kebebasan berkumpul dan berpendapat di era reformasi semakin maju seiring perkembangan global. Namun, menurutnya, Pers Indonesia dari tahun ke tahun harus senantiasa meningkatkan kualitas.

"Meski begitu masih ada media sosial yang dimanfaatkan, digunakan, atau kemauan sendiri, terlibat pada euforia kebebasan pers," tegas Kusnadi.

Politisi gaek ini berharap ada kedewasaan semua pihak, agar peran media massa sesuai dengan fungsinya. "Jadi harus ada kedewasaan semua stakeholder, baik pemilik media, nara sumber,  harus benar-benar dewasa dalam menyajikan berita ke masyarakat," tegas Kusnadi.

Ketua DPD PDI Perjuangan ini, mengaku terkejut dengan munculnya pro kontra terkait kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi. "Seolah-olah menjadi pemberitaan yang spesifik banget, dan menjadi pro kontra," tandas dia.

Menurut Kusnadi, bahwa vaksinasi sebenarnya dilakukan pada semua warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak lahir. "Jadi tidak ada yang spesifik, karena vaksin dilakukan sejak bayi. Sejak SD dulu saya juga divaksin cacar. Kalau setelah divaksin panas, saya kira wajar karena reaksi tubuh menerima imunisasi itu," tegas Kusnadi.

Jika sekarang pemerintah melakukan vaksin Sinovac untuk menguatkan antibodi terhadap pandemi Covid-19, ternyata menjadi pro dan kontra di masyarakat, membuat politisi PDI Perjuangan ini aneh. "Terkait hasil tidak 100 persen, yaa memang tidak karena memang tidak ada yang sempurna," ujar dia.

Dirinya berharap media tidak mengangkat pro dan kontra terkait vaksin. Karena kedewasaan media, dan semua stakeholder akan mampu membawa kejayaan NKRI ke masa depan. "Menyambut Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9 Januari 2021 mendatang, bahwa peran media massa snagat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pers bisa memberikan edukasi kepada masyarakat," tutur Kusnadi.

Seperti diketahui kebutuhan dan penggunaan APBD Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2021 banyak terserap untuk mencegah meningkatkan wabah Covid-19.

Seperti diketahui akibat pandemi Covid-19 tak kunjung turun di Jatim membuat anggaran APBD Jatim 2021 mengalami revocusing. Terlebih dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait wabah mematikan ini.

Dalam refocusing anggaran APBD Jatim 2021 tersebut, struktur anggaran tetap tidak ada perubahan. Namun hanya dilakukan penggeseran untuk penanganan Covid-19. Diantaranya adalah memperbanyak sosialisasi bahaya  Covid-19 kepada masyarakat untuk menghindari munculnya polemik.

Kusnadi menyampaikan memasuki awal tahun memang tidak banyak kegiatan. Karena saat ini pengajuan anggaran yang dirancang dalam APBD Jatim 2021 masih dievaluasi Kementerian Dalam Negri. Setelah menerima evaluasi dari Kemendagri baru penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Provinsi Jatim.  Politisi PDI Perjuangan ini menandaskan, saat ini OPD sedang melakukan penyesuaian  rencana kerja dengan kekuatan anggaran. "Ini mekanisme yang berjalan. Kegiatan mulai efektif bulan Maret," tegas Kusnadi.

Pada kesempatan itu, Kusnadi tetap optimistis Jawa Timur bisa mendongkrak potensi pendapatan asli daerah (PAD), untuk menyumbang kebutuhan APBD Jawa Timur. Apalagi seluruh jajaran Forkompimda, stakeholder, jajaran OPD, masyarakat Jawa Timur tetap solid bergotongroyong membangun di era new normal. "Memang perlu adaptasi, tetapi proses itu segera teratasi sejalan dengan mengubah prilaku masyarakat yang tegak disiplin terhadap protokol kesehatan. Karena itu proses ekonomi, dan penerapan protokol kesehatan harus sejalan," tutup Kusnadi.