Warga Surabaya Wadul Hadi Dediyansah Minta Pembelajaran Tatap Muka Segera Dimulai

Hampir setahun Pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia termasuk di Jawa Timur, proses belajar mengajar di sekolah terpaksa dilakukan dengan jarak jauh melalui daring (online). Hal ini dilakukan untuk antisipasi sebaran Covid-19 pada anak didik dan menjadikan sekolah menjadi cluster penyebaran Covid-19.

 

Kendati demikian, para wali murid di Surabaya yang anak-anaknya masih sekolah di tingkat dasar justru banyak yang mengeluh. Pasalnya, pembelajaran daring dinilai justru semakin membebani keluarga dan tidak efektif. Sehingga para orang tua siswa berharap pemerintah segera membuka kembali pembelajaran tatap muka yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. 

 

"Sekolah daring itu bikin ibu-ibu terbebani khususnya untuk anak SD karena terlalu banyak tugas tanpa bimbingan sehingga yang mengerjakan tugas sejatinya adalah ibu-ibu," kata Putri Rahayu warga RT.7/RW.1 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya saat menyampaikan aspirasi di hadapan Dedi Hadiansyah anggota DPRD Jatim, Minggu (7/3/2021).

 

Lebih jauh ibu dua orang anak ini menjelaskan bahwa tidak semua orang memiliki Hp android yang bisa membaca tugas-tugas yang diberikan guru kepada anak-anaknya, sehingga terkadang harus bergantian dengan suami. Belum lagi untuk bisa mengikuti pembelajaran daring melalui zoom meeting juga membutuhkan pulsar atau paket data yang tak murah harganya. 

 

"Kami mohon pemerintah bisa segera memulai pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan protokol kesehatan. Kami para ibu-ibu ini sangat terbebani dan anak-anak juga tak semakin pintar kalau pembelajaran daring diperpanjang," tegas Rahayu. 

 

Warga Kedurus lainnya, Hanifah justru berharap banjir yang kerap melanda pemukiman saat hujan deras bisa diatasi secara permanen. Sebab daerah Kedurus itu lokasinya paling rendah dan menjadi muara saluran pembuangan air dari berbagai daerah sekitar menuju sungai. 

 

"Kalau bisa saluran air diperlebar agar data tampungnya juga semakin Besar sehingga bisa meminimalisir banjir saat Muslim penghujan," harap Hanif sapaan akrabnya. 

 

Menanggapi aspirasi yang masuk, anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya, Hadi Dediyansah mengatakan bahwa pihaknya sudah seringkali mendesak kepada pemerintah baik provinsi maupun Pemkot Surabaya agar segera memulai pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat. 

 

"Masyarakat itu sudah paham bagaimana menjaga kesehatan agar tak tertular Covid-19. Jadi sudah sepatutnya pemerintah memberikan solusi dan tidaklsemakin membebani masyarakat dengan memperpanjang sekolah daring," tegas politikus asal Partai Gerindra. 

 

Wakil ketua Komisi A DPRD Jatim ini menyarankan supaya pembelajaran tatap muka dimulai dengan kapasitas 50 persen dari jumlah siswa yang ada dan tanpa ada jam istirahat. "Kami akan berkordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya segera menyiapkan mekanisme pembelajaran tatap muka yang sesuai dengan protokol kesehatan dalam waktu dekat," ungkap Hadi Dediyansyah. 

 

Ia mengakui beban para ibu-ibu semakin berat dengan adanya sekolah daring. Bukan hanya tenaga dan pikiran, tetapi juga menyangkut masalah biaya rumah tangga yang kian membengkak karena harus membeli pulsa atau paket data. 

 

"Kalau seminggu Rp.100 ribu maka sebulan bisa mencapai Rp.400 ribu untuk biaya internet satu orang anak. Kalau anaknya lebih dari satu ya tinggal mengalikan saja," beber pria yang tinggal di Jambangan Surabaya ini. 

 

Sementara menyangkut persoalan banjir, Hadi Dediyansyah mengaku di berbagai  wilayah Surabaya saat ini menjadi langganan banjir saat hujan lebat. Ironisnya, masyarakat justru termakan isu pencitraan pemerintah, dimana banjir dikatakan hanya air menggenang. 

 

"Makanya, penanganan banjir di Kota Surabaya tidak komprehensif sehingga saat hujan dan saluran air tersumbat, banjir sampai ke pemukiman. Banjir tidak hanya di satu wilayah tapi sudah merata di berbagai wilayah," jelas Hadi Dediansyah.   

 

Selain masalah pendidikan dan banjir, Hadi juga berharap warga Surabaya bukan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri karena lapangan pekerjaan baik di pemerintahan dan swasta dikuasai orang dari luar Surabaya. 

 

"Kedepan saya mendorong, Pemkot Surabaya berani memberikan peluang yang lebih besar bagi putera daerah untuk masuk CPNS/ASN maupun swasta sehingga saat menjadi pemangku  kebijakan bisa tahu betul kultur warga Surabaya," pungkasnya.