APBD Jatim Bakal Direfocusing Untuk Vaksinasi Covid-19 Sebesar Rp.1,2 Triliun

Fathis Su'ud

Selasa, 23 Maret 2021

Upaya pemerintah Indonesia melakukan vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia untuk terciptanya kekebalan komunitas (Herd Immunity) pada akhir tahun 2021, nampaknya berimbas ke pemerintah daerah. Sebab pemerintah pusat tak sanggup menanggung sendirian biaya vaksinasi sehingga perlu sharing dengan pemerintah daerah.

Konsekuensinya, pemerintah daerah kembali harus melakukan refocusing dan realokasi anggaran pada tahun anggaran 2021. Intruksi tersebut muncul setelah Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Tak terkecuali, Pemprov Jatim juga akan melakukan refocusing anggaran untuk vaksinasi Covid-19 di Jatim yang diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp.1,2 triliun.

"Refocusing anggaran tahun 2021 ini mengacu PMK dan Dirjen Otda Kemendagri terkait dengan vaksinasi Covid-19 di Jatim butuh sekitar 1,2 triliun," kata wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad saat ditemui disela rapat pimpinan DPRD Jatim bersama dengan Plh Sekdaprov Jatim di kantor DPRD Jatim, Selasa (23/3/2021).

Politisi asal Partai Gerindra itu mengakui jika intruksi dari pemerintah pusat itu muncul setelah APBD Jatim 2021 disahkan. Artinya, DPRD dan Pemprov Jatim harus membicarakan formula yang terbaik terkait pos-pos anggaran mana saja yang akan direfocusing.

"Refocusing itu tidak haus mengikuti penjadwalan pembahasan APBD atau harus menunggu perubahan APBD, tapi bisa setiap saat. Jadi kami ingin refocusing itu diarahkan seseuai dengan ketentuan yang ada," harap Sadad.

Plt Kedua DPD Partai Gerindra Jatim juga belum berani berwacana untuk mengusulkan supaya kran vaksinasi mandiri dibuka, sehingga bisa mengurangi beban anggaran pemerintah.

"Kita belum sampai bicara ke arah itu, sebab masih fokus mencari Rp1,2 triliun itu dari mana," dalih politisi asal Pasuruan.

Sekedar diketahui, vaksinasi Covid-19 kepada 181,5 juta penduduk Indonesia itu dibagi dalam empat tahap. Pertama untuk tenaga medis, kedua untuk pelayanan publik dan lansia yang dijadwal hingga akhir April, ketiga masyarakat di daerah kasus tinggi, dan keempat untuk masyarakat umum.