Temui Perwakilan Massa Demo Driver Ojek Online, Ini Respon DPRD Jatim

Ratusan Driver Ojek Online (Ojol) Jawa Timur kembali menggelar aksi, Selasa (6/4/2021). Perwakilan massa aksi yang tergabung dalam Frontal (Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal) Jilid 3 itu ditemui oleh Anggota  DPRD Jatim.

Selain menggelar aksi di kantor Gojek dan Grab serta Gedung Grahadi, massa juga menggelar aksi di depan gedung DPRD Jatim. Perwakilan massa aksi telah ditemui Ketua Fraksi Partai Nasdem, Muzammil Syafi'i.

Saat ditemui di ruangannya, Muzzamil menyampaikan bahwa perwakilan massa aksi menyampaikan beberapa aspirasinya. "Frontal tadi mengajukan beberapa tuntutan, pertama bersifat internal kedua bersifat eksternal," ujar Muzammil.

Tuntutan internal massa aksi yakni adanya potongan 20 persen, di mana bagi para ojol potongan tersebut dirasa memberatkan. Sehingga mereka muntut untuk potongan 20 persen tersebut diganti menjadi 10 persen atau 5 persen.

"Kedua pemanfaatan CSR (Corporate Social Responsibility), CSR perusahaan sendiri hendaknya dikembalikan ke perusahaan," tuturnya.

Lalu dari tuntutan eksternal, massa aksi menuntut soal jaring pengaman sosial dari Pemprov Jatim. "Dapat 400 (ribu rupiah) katanya, sekarang ini kok gak dapat. Ini kita coba komunikasikan dengan ibu Gubernur karena kita sudah menganggarkan untuk jaring pengaman sosial," jelas Muzammil.

Berikutnya adalah soal subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak). Muzammil mengatakan bahwa sebenarnya subsidi ini sudah ada. "Tapi karena taksinya itu plat hitam maka tidak bisa memperoleh subsidi coba dikordinasi dengan Pertamina," terangnya

Selanjutnya adalah soal kredit motor atau mobil. Muzammil mengatakan, para driver Ojol saat ini dalam kondisi yang tidak baik atau penghasilan mereka sedang menurun sehingga, kerap kali para debt collector datang untuk mengambil mobil atau motor milik driver ojol yang tidak membayar cicilan.

"Saya minta untuk dipahamkan itu kepada anggotanya, bentuk tim bantuan hukum dari internal mereka," tandas Muzammil.

Pihaknya berjanji akan melakukan mediasi terkait apa yang menjadi tuntutan driver Ojek online tersebut. "Kita coba untuk mengkomunikasikan kepada pimpinan DPRD Jatim untuk bisa kita undang untuk bisa ikut memediasi mereka," tutupnya