Fraksi FKBN DPRD Jatim Soroti Tingginya Silpa ABPD Pemprov Jatim 2020

Fraksi KBN (Keadilan Bintang Nurani) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) menyoroti tingginya angka Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun 2020 sebesar Rp3 triliun lebih dalam  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2020.

Ketua Fraksi KBN, Dwi Hari Cahyono mengatakan masalah Silpa yang mencapai Rp 3 triliun lebih tidak bisa begitu saja ditafsirkan sebagai sesuatu yang positif. Di satu sisi memang baik, karena Pemda Provinsi Jawa Timur mampu melakukan penghematan tanpa mengurangi program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Tetapi di sisi lain, hal ini bisa dipandang sebagai perencanaan anggaran yang kurang akurat

"Jika perencanaan anggaran dilaksanakan secara cermat terjadinya penghematan yang sangat besar itu tidak akan terjadi. Silpa yang terlalu besar menjadi kurang bagus, ini mengingat masih ada persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di Provinsi Jawa Timur," ujar Dwi, Senin (21/6/2021).

Menurutnya, dampak Pandemi Covid-19 mengakibatkan trend angka pengangguran dan kemiskinan, termasuk Gini rasio di Provinsi Jawa Timur semakin meningkat. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat membutuhkan kegiatan dan bantuan yang bersifat langsung. Tentu saja program yang bersifat charity ini membutuhkan dana yang cukup banyak, termasuk pemulihan ekonomi msyarakat (UMKM).
 

"Oleh karena itu, sangat disayangkan terjadinya sisa anggaran yang cukup besar, sementara pada saat yang sama, di tengah pandemi Covid-19 masyarakat sangat membutuhkan bantuan dana atau program yang langsung dirasakan," ungkapnya Dwi.

Masih soal besarnya Silpa, kata Dwi hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menemukan cara yang efektif untuk meningkatkan serapan anggaran untuk akselerasi pembangunan, sehingga potensial dana nganggur masih cukup besar.

Karena itu, besarnya Silpa tersebut perlu untuk dicermati dan dikaji lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor penyebabnya, apakah karena faktor efisiensi belanja, tidak terlaksananya program atau oleh sebab-sebab administratif atau prosedure lainnya.

"Besarnya dana nganggur sebesar ini, perlu untuk dicari akar masalahnya apakah titik lemahnya ada pada parencanaannya, ataukah pada sisi implementasinya, termasuk eksekutornya  Ini perlu ada penjelasan yang clear," tandasnya.

Untuk mengetahui tingginya angka Silpa ini, Fraksi KBN merekomendasikan agar pemerintahan daerah melakukan tracking atau melacak, mengapa sampai terjadi peningkatan SILPA tahun 2020 ini, dan komponen mana atau OPD mana yang kinerja serapan anggarannya rendah dan mengapa.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah perlu untuk mengevaluasi kinerja masing-masing OPD, apakah memang terjadi efisiensi anggaran, ataukah ada kegagalan program atau kegiatan.

"Program dan kegiatan apa saja pada TA 2020 yang gagal dilaksanakan? Apa penyebabnya?. Selain itu, F-KBN mendorong agar Tim anggaran daerah melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan sesuai rencana per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah," tutup ketua Fraksi KBN Anggota DPRD Jatim dari Partai PKS itu.