Catatan Umi Zahrok Terkait Indeks Demokrasi di Tengah Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang telah berjalan kurun 20 bulan menyisakan pertumbuhan ekonomi terkontraksi mencapai  2,39 persen. Meski demikian, secara perlahan-lahan ekonomi masyarakat telah bangkit.

 

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Umi Zahrok, M.Si mengatakan, sektor paling terdampak dari pandemi Covid-19 diantaranya akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur, serta penurunan aliran modal, yang memicu korban PHK ±1.668.689 orang. Tak hanya itu saja, berdasarkan data BPS Jatim tahun 2020,  jumlah penduduk miskin masih mencapai  4.419,10 ribu jiwa. Demikian halnya bidang kesehatan, sosial,  politik dan dimensi kehidupan lainnya yang  membutuhkan recovery. 

 

Tak hanya itu saja, mengacu data Satgas Covid,31 Juli 202, bidang kesehatan menjadi perhatian utama karena Jawa Timur pernah mengalami tiga besar Provinsi tertingi yakni kasus positif: 308.432, sembuh: 231.908, meninggal dunia: 20.330.

 

"Yang sangat memprihatinkan terdapat 598 Tenaga Kerja Medis termasuk dokter meninggal dunia padahal mereka adalah ujung tombak yang melayani kesehatan masyarakat, serta secara sosial terdapat lebih dari 5000 anak –anak yang kehilangan orang tua akibat kasus Covid-19," ujar Umi Zahrok.

 

Politisi asal PKB itu menyebut dengan adanya pandemi covid-19, Pemerintahan Jawa Timur melakukan banyak hal yang secara fiscal mengalokasikan untuk penanganan Covid-19 dengan dana yang lebih tinggi. Melihat kondisi itu, sehingga dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga dengan berbagai effort yang luar biasa, bahu membahu antara pemerintah dan kesadaran masyarakat dengan mematuhi protocol kesehatan. Seperti halnya, melakukan vaksin, memakai masker dan lain lain.

 

"Nah, awal mula vaksinasi dulu sangat lamban ketika pemerintah menangani sendiri, kemudian Ketua DPR RI bagian Kesra, Gus Muhaimin Iskandar mengusulkan ke Presiden agar Ormas, Partai Politik, dan elmen masyarakat lainnya bisa menyelenggarakan Vaksinasi , maka program Vaksinasi kian massif," ujarnya.

 

Pada aspek pendidikan, musim pandemic juga memunculkan fenomena kehilangan pembelajaran (learning loss ) bagi 534.588 siswa di 1.225 SMA/SMK Jawa Timur. 

 

Dengan adanya pembelajaran secara virtual, Anggota DPRD Jatim asal Dapil Jember- Lumajang itu sangat khawatir sekali dengan lamanya anak anak pelajar karena harus mengalami kebijakan daring. Pendampingan anak belajar di rumah memicu kejenuhan dan tidak maksimalnya orang tua menjadi guru anak anak terutama untuk pelajaran misal Fisika, Matematika, dan lain-lain. 

 

"Suatu waktu ketika rapat kerja saya usulkan segera dibuat pola Pembelajaran Tatap Muka (TPM) dengan izin Satgas Covid-19 dengan prinsip memenuhi Prokes dan pola Hybrid learaing. Alhamdulillah pola sekarang ini separuh waktu untuk tatap muka separuh waktu melalui Daring terutama untuk SMA/SMK bisa berjalan dengan adaptasi baru," tuturnya.

 

Konsekuesi era baru pendidikan kita juga meniscayakan peningkatan alokasi besaran alokasi pendidikan yang mencapai 51,8 persen dari APBD murni 32,8 triliun. Porsi anggaran tersebut diantaranya untuk pembiayaan pembangunan sekolah, Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), dan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) serta pemenuhan sarana prasarana berbasis  teknologi informasi dan kapasitas SDM. 

 

"Pada P-APBD Tahun 2021 alhamdulillah dengan desakan Fraksi PKB mampu menggolkan anggaran BOSDA Madin yang ditanggung bersama antara Pemerintah Provinsi sebesar 50% dan Pemerintah Kab/Kota sebesar 50%, maka telah disepakati untuk mengalokasikan penambahan anggaran untuk BOSDA MADIN sebesar  167 milyar 46 juta 885 ribu rupiah," ungkapnya.

 

Umi Zahrok membeberkan bidang sosial di Jawa Timur mendapatkan Pekerjaan Rumah untuk meretaskan jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 508.571 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 265.180 rumah tangga. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinanem 9,74 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa, Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa, Kabupaten Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa. Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,44 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa, serta Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrem 11,98 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa. 

 

"Menangani hal ini Pemprov. Jatim mendapat intervensi dari Pemerintah Pusat berupa tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 tersebut, akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur selama tiga bulan hingga akhir tahun 2021," terangnya.

 

 Untuk dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrem di masing-masing kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut. Terutama ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dampak pandemi  terevaluasi pada rendahnya nilai demokrasi  yang ditandai pada partisipasi masyarakat di ruang public (public sphare), hak-hak masyarakat sipil, dan lembaga demokrasi diamana didalamnya adaa Partai Politik dan Parlemen. Pada masa pandemi memang penulis rasakan menurunnya frekuensi pembahasan Raperda inisiatif DPRD sebagai indicator proses demokrasi. 

 

"Sesungguhnya banyak Raperda inisiatif DPRD yang hemat penulis sangat populis dekat dengan aspirasi masyarakat seperti: Raperda Pelindungan Obat Tardisional, Raperda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Raperda Tenaga Keperawatan, Raperda Desa Wisata, Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Raperda Pengembangan Pesantren, dan lain sebagainya," pungkasnya.