Achmad Iskandar Dicurhati Warga Pamekasan Soal Kepesertaan BPJS Dinonaktifkan

Warga Pamekasan Madura mengeluhkan kepesertaan BPJS dinonaktifkan kepada Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar. Akibatnya mereka tidak dapat berobat menggunakan kartu BPJS.

 

Salah satu warga yang wadul ke Achmad Iskandar saat jaring aspirasi masyarakat di  GOR PB Angkasa Desa Kolpajung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, Selasa 01 Februari 2022 adalah Fathur.

 

Fathur menyampaikan bahwa sebagian masyarakat Pamekasan resah karena kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai Pemprov Jatim dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Akibatnya saat warga menggunakan layanan kesehatan diminta  harus membayar. Padahal mereka tergolong masyarakat kurang mampu.

 

"Kami berharap segera ada solusi karena jika dibiarkan berlarut-larut justru akan menambah beban persoalan di masyarakat," tegasnya. 

 

Selain persoalan BPJS, kelangkaan dan mahalnya harga pupuk subsidi di pasaran saat petani menghadapi musim tanam juga dikeluhkan.

 

Salah satu warga, Abdul Ghofur menyatakan saat petani membutuhkan pupuk untuk kebutuhan lahan pertanian garapan mereka ternyata sulit didapat dan harganya mahal. Akibatnya, hasil produksi pertanian petani tidak maksimal dan berimbas pada tingkat kesejahteraan petani menjadi turun. 

 

"Kami berharap difasilitasi supaya bisa mendapatkan pelatihan untuk pembuatan pupuk organik dan peralatannya agar petani tidak terpaku pada pupuk anorganik untuk pemenuhan kebutuhan pupuk pertanian," pinta Ghofur. 

 

Warga lain juga berharap jalan di Talampeh yang menghubungkan antara Pamekasan dan Sampang supaya bisa dibuka kembali agar masyarakat tidak harus jalan memutar dan terlalu jauh. 

 

"Jalan itu awalnya cukup lebarnya tapi sudah hampir 25 tahun tak difungsikan sehingga sekarang menjadi jalan setapak. Kami mohon bisa dibuka kembali dan dilebarkan," kata salah satu warga yang ikut menghadiri reses.

 

Menanggapi aspirasi warga, Achmad Iskandar menegaskan, pemicu penonaktifan kepesertaan BPJS kesehatan bagi warga kurang mampu akibat adanya regulasi yang baru tidak membolehkan lagi. 

 

"Aturan yang baru, Pemprov Jatim tidak diperbolehkan membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan warga kurang mampu. Sehingga tangggungjawab tersebut akan dialihkan ke kabupaten/kota," tutur Achmad Iskandar.

 

Menurutnya, sebagian kabupaten/kota di Jatim sudah berkomitmen untuk menanggung biaya BPJS Kesehatan warga kurang mampu di daerahnya. Namun proses transisi mengaktifkan kembali ini membutuhkan waktu sehingga berdampak pada layanan kesehatan masyarakat.

 

"Pemkab Pamekasan sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.36 miliar untuk mengcover hampir 500 ribu warga kurang mampu kedalam BPJS Kesehatan. 

Jadi masa transisi ini memang menimbulkan persoalan di masyarakat karena minimnya informasi terkait pembaharuan data yang membutuhkan waktu," dalih politikus asli Sumenep ini.

 

Sementara menyangkut kebutuhan pupuk petani, Iskandar menyatakan sangat mendukung dan siap menfasilitasi dengan dinas terkait baik di provinsi maupun pemkab Pamekasan jika para petani ingin mengembangkan pupuk organik. 

 

"Aspirasi ini akan kita perjuangkan karena sangat dibutuhkan dan sudah menjadi persoalan sosial yang sangat mengkristal sehingga harus segera mendapatkan solusi karena menyangkut mata pencaharian mayoritas warga Pamekasan," tegasnya. 

 

Pertimbangan lainnya, penggunaan pupuk organik juga bisa mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Mengingat, penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan dalam jangka waktu lama bisa mengurangi tingkat kesuburan lahan pertanian. 

 

"Saya kira pemerintah juga tengah menggalakkan penggunaan pupuk organik. Kalau di dinas pertanian nanti tersedia bantuan peralatan tentu akan kita perjuangkan supaya kelompok tani di Pamekasan juga bisa mendapatkan bantuan peralatan pembuatan pupuk organik," imbuhnya. 

 

Iskandar enggan berspekulasi menyangkut dugaan adanya penyimpangan kuota pupuk bersubsidi di Pamekasan dijual ke daerah lain sehingga petani Pamekasan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. 

 

"Itu khan aturannya sudah jelas dimana kuota pupuk bersubsidi sesuai dengan e-RDKK yang diberikan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Persoalan ini bukan hanya terjadi di pamekasan tapi hampir menyeluruh di wilayah Jatim," dalih Iskandar  

 

Khusus menyangkut harapan pembukaan kembali jalan penghubung antara Pamekasan dan Sampang yang sempat tidak berfungsi dalam waktu yang lama, Iskandar menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. 

 

"Kalau jalan itu milik kabupaten, saya akan berbicara dengan Pak Bupati. Sebaliknya jika itu milik provinsi, saya akan membicarakan dengan Pak Wagub dan Dinas PU Bina Marga serta Dishub Jatim. Ini khan aspirasi ya harus ditampung padahal saya belum cek lokasi," jelas Iskandar.

 

Persoalan-persoalan lain yang banyak disampaikan warga Pamekasan, lanjut Iskandar adalah menyangkut minimnya pembangunan fisik sejak pandemi Covid-19 sehingga secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian masyarakat. 

 

"Ini adalah pilihan dan resiko yang harus dihadapi bersama. Sebab hampir seluruh anggaran baik APBN, APBD hingga APBDes difokuskan untuk penanganan pandemi sehingga program pembangunan di berbagai sektor mengalami stagnan. InsyaAllah tahun ini akan bangkit seiring dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sehingga pandemi bisa dikendalikan dengan baik," pungkasnya.