Darurat PMK, Saatnya Penambahan Anggaran Di Dinas Peternakan Jawa Timur

Tambahan anggaran untuk Dinas Peternakan Jawa Timur sangat diperlukan untuk penanganan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) di Jawa Timur sebagai upaya untuk menangani Jawa Timur darurat PMK. Terlebih kurang beberapa hari lalu Hari Raya Qurban.

Menurut anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Subianto mengatakan penambahan anggaran tersebut tujuannya untuk pembelian obat dan operasional dan  untuk pembatasan lalu lintas hewan dari daerah tertular ke daerah tidak tertular  yang saat ini belum ada.

“Pemberian obat ditujukan untuk  menghilangkan gejala klinis pada sapi atau kambing yang terinfeksi sehingga pemilik ternak tenang dan tidak melakukan panic selling,”jelasnya saat dikonfirmasi, kamis (2/6/2022).

Pemberian obat juga, sambung pria asal Kediri ini  dimaksudkan untuk menunggu  pembuatan vaksin siap dan didistribusikan ke daerah.” Karena itu perlu ada dorongan kepada Pemprov untuk segera mencarikan alokasi anggaran untuk  keperluan diatas,”jelasnya.

Subianto mengatakan tak hanya itu, dirinya juga menghimbau masyarakat pemilik ternak untuk tidak panik menjual ternaknya karena belum tentu tertular PMK. “ Tak hanya itu juga harus memperketat lalu lintas hewan ternak dengan menambah pos-pos pemeriksaan di daerah tertular utntuk  menghindari meluasnya penularan mengingat angka penularannya cukup tinggi dan bisa menular lewat angina,”jelasnya.

Selain itu juga, sambung politisi Demokrat ini, dorongan ke pemerintah khususnya kepolisian bekerja sama dengan dinas peternakan atau pertanian masing kab/kota untuk bersama-sama sinergi dalam penanganan PMK.

Sekedar diketahui, dari data Dinas Peternakan Jawa Timur,  ada sejumlah daerah di Jawa Timur terkait pandemi PMK terhadap ternak di Jawa Timur.  Untuk wilayah wabah ada 4 daerah sedangkan untuk wilayah tertular ada 21 daerah dan wilayah terduga ada 4 daerah. Sedangkan untuk wilayah bebas ada 9 daerah.