Kebut Bayar Hutang, P-APBD Jatim 2022 Pecah Rekor Defisit Hingga Rp.4,035 T

Sistem perencanaan anggaran APBD Jatim nampaknya masih jauh dari harapan kalangan DPRD Jatim. Terbukti, dalam Nota Keuangan Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2022 masih terkesan amburadul dan terpaksa untuk memaksimalkan pelunasan hutang-hutang yang belum dibayar oleh Pemprov Jatim. 

 

Akibatnya, defisit anggaran pada Perubahan APBD Jatim TA 2022 tembus rekor hingga Rp.4.036.498.943.799. Padahal semula hanya dianggarkan sebesar Rp.1.812.683.456.000. Konsekwensi lainnya, defisit anggaran P-APBD 2022 melebihi ketentuan PMK RI No.117/PMK.07/2021, dimana Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah sebesar 5,3 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun 2022.

 

Menanggapi hal demikian, Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan bahwa penyusunan Perubahan APBD Jatim TA 2022 sudah dianggap layak untuk dibahas karena penyusunannya sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. 

 

Namun terkait subtansi P-APBD Jatim TA 2022, lanjut politikus asal PDI Perjuangan  akan dibahas bersama dengan Banggar dan Komisi - Komisi di DPRD Jatim sehingga perangkaan dalam Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Jatim TA 2022 nantinya akan mengalami perubahan yang mendasar.   

 

"Dari sisi perencanaan, Silpa P-APBD Jatim TA 2022 memang terlalu besar, sehingga memperlihatkan bahwa sistem perencanaan anggaran masih lemah," terang Kusnadi saat dikonfirmasi Senin (29/8/2022). 

 

Tapi bisa juga memang disengaja, lanjut Kusnadi. Sebab biasanya eksekutif punya rencana prioritas kedepan tapi belum ada anggaran sehingga untuk menutupi kebutuhan anggaran tersebut Silpa APBD berjalan sengaja dibikin besar tapi pada kenyataannya Silpa itu tak operasional karena sudah diploting untuk membiayai kebutuhan yang menjadi prioritas. 

 

"Itulah kenapa banyak teman-teman anggota DPRD Jatim yang menyoroti Silpa P-APBD Jatim TA 2022 yang terlalu besar," jelas pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

 

Dari penjelasan Nota Keuangan yang disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kata Kusnadi diketahui bahwa peruntukan Silpa itu untuk membayar atau menulasi hutang Pemprov Jatim akibat melakukan tunda salur dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ke Kabupaten/Kota di Jatim sebesar Rp.2,3 triliun.

 

Selain itu juga untuk melunasi hutang Pemprov Jatim terkait pemberian bonus para atlit yang sudah berprestasi menyumbangkan medali pada PON di Papua tahun 2021. 

 

"Kami yang ada di DPRD Jatim terus terang merasa malu karena bonus PON Papua ternyata baru diberikan 30 persen dan sisanya akan dilunasi melalui P-APBD Jatim 2022 ini. Saya tahu itu karena para atlit maupun pengurus cabor yang menyampaikan aspirasi ini ke DPRD Jatim," ungkap Kusnadi. 

 

Akhir tahun ini juga ada kegiatan Porwanas di Jember, kemudian paraolimpiade yang diharapkan kabupaten/kota juga mulai mempersiapkan termasuk kebutuhan anggarannya sehingga Silpa membengkak atau defisit anggaran pada P-APBD Jatim 2022 tembus Rp.4,035 triliun.   

 

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn