APBD Jatim Defisit, BPOPP Diusulkan Tak Lagi Mengacu Jumlah Murid

Pemberian Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) akan diusulkan tidak mengacu lagi jumlah murid, tetapi berbasis lembaga/ sekolah. Mengingat APBD Jatim 2023 mengalami defisit.

 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menjelaskan, pihaknya mengusulkan agar pemberian BPOPP dikaji dengan berbasis lembaga, bukan jumlah murid.

Hal ini bertujuan untuk memunculkan rasa keadilan bagi semua penyelenggara pendidikan.

 

"Kita kaji BPOPP agar tidak berbasis jumlah siswa, tetapi berbasis kelembagaan ini usulan dari fraksi PKB. Bukan usulan komisi. Dikaji agar berbasis lembaga," ujar Hikmah, Kamis 7 September 2022

 

Hikmah menjelaskan, jika berbasis jumlah siswa-siswi, maka yang diuntungkan adalah sekolah yang memiliki murid banyak. Sebaliknya, sekolah yang muridnya di bawah 100 orang tentu akan bebannya berat dalam menyelenggarakan pendidikan. Terutama di daerah pedesaan dan terpencil. 

 

Menurutnya, pemberian BPOPP berbasis lembaga nanti ada pembagian great yakni great A,B, dan C. Dengan begitu, sekolah yang muridnya banyak dari keluarga miskin dan muridnya sedikit lebih terbantu. 

 

"Murid dengan jumlah ribuan dapatnya banyak. Sementara sekolah swasta dengan jumlah murid di bawah 100 orang sudah megap-megap (susah) memenuhi kebutuhan operasional sekolah," tuturnya. 

 

Hikmah menilai dengan berbasis lembaga, maka sekolah di pedesaan atau daerah terpencil bisa terbantu karena mereka mendidik anak miskin di daerah pedesaan.

Guru sekolah di pedesaan pada umumnya bukan ASN, bukan GTT, Bukan guru tersertifikasi. Padahal mendidik anak bangsa berdasarkan kemandirian yang luar biasa. 

 

"Kalau dapat dana sekian juta sementara SPj-nya (Surat Pertanggungjawaban) rumit sehingga asas keadilannya kurang," tambahnya.

 

Politisi asal PKB itu menilai alokasi BPOPP berbasis lembaga/sekolah akan  lebih ramah karena postur APBD Jatim saat ini yang defisit. Mengingat APBD saat ini terkontraksi, sehingga berkurang agak banyak.  

 

Hikmah menyebut melihat kondisi anggaran yang defisit, ia berharap Pemprov Jatim mulai berkomunikasi dan menyapa pemerintah kabupaten/kota untuk sharing anggaran. Mengingat ada beberapa daerah yang kapasitas fiskalnya bagus.

 

"Itu boleh asalkan ada pergub. Jadi kita membuka diri karena kapasitas fiskal (beberapa kabupaten/kota) bagus," paparnya. 

 

Hikmah mencontohkan bahwa kabupaten/kota yang kondisi fiskalnya bagus adalah Kota Malang, Batu, Sidoarjo, Surabaya dan Gresik.

Dengan begitu Pemprov Jatim biaa konsentrasi untuk daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya tidak terlalu bagus, atau menengah ke bawah.

 

Hikmah menerangkan bahwa gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Dengan begitu diperbolehkan intervensi daerah sesuai dengan situasi objektif yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota. 

 

"Mulailah diajak ngobrol untuk turut serta bisa sharing BPOPP. Sehingga kita harapkan tidak hujan gerimis tetapi sesuai situasi tiap-tiap daerah," pintanya.

 

Untuk diketahui, pengajuan tambahan alokasi dana di pos BPOPP dari 09 bulan menjadi 12 bulan atau satu tahun pada APBD 2023  nampaknya kandas. Maka, BPOPP sekolah SMA/SMK swasta hanya mendapat sembilan bulan.

 

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengaku alokaai dana untuk pendidikan sudah sesuai amanat undang-undang yakni 20 persen dari total APBD. Bahkan ia menilai

sudah melebihi aturan baku pemerintah pusat, yakni 27 persen. 

 

“Di Jatim sudah mencapai 27 persen, jadi melebihi,” ungkap Adhy Karyono, beberapa hari sebelumnya m

 

Adhy menegaskan alokasi BPOPP sembilan bulan bukan berarti APBD tidak mampu mencavernya. Namun ada kebutuhan lain yang harus disuport, seperti belanja gaji pegawai. 

 

 “Yang jelas sudah dibahas di KUA PPAS TA 2022.  Tentu sudah sepakat seperti itu,” tegas Adhy Karyono.