22 Persen Warga Jawa Timur Belum Ter-Cover Jaminan Kesehatan Nasional

Kebijakan pemerintah pusat soal pengalihan wewenang pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan warga miskin dari pemprov ke pemerintah kabupaten/kota menyisakan persoalan. Masih banyak warga yang sampai saat ini belum ter-cover jaminan kesehatan nasional (JKN).

Berdasar data, universal health coverage (UHC) alias cakupan penjaminan kesehatan warga Jatim baru mencapai 77,61 persen dari jumlah penduduk. Artinya, masih ada 22,3 persen yang belum ter-cover JKN. Di antara jumlah itu, 94.429 orang masuk kategori warga tidak mampu.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono memaparkan, masalah itu terjadi karena sebagian pemerintah kabupaten/kota lambat mengajukan data warga miskin ke pusat untuk didaftarkan sebagai penerima iuran BPJS. ’’Akibatnya, sampai saat ini, mereka belum ter-cover,’’ paparnya, Rabu.

Namun, ada pula pemerintah daerah yang cukup serius. Selain mengajukan daftar penduduk miskin untuk mendapat iuran kepesertaan dari pemerintah pusat, ada yang memutuskan membiayainya lewat APBD.

Setelah berlakunya kebijakan pemerintah pusat soal pengalihan wewenang dari provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, pemprov memang sudah tidak menanggung iuran BPJS warga seperti tahun-tahun sebelumnya. ’’Sampai saat ini, yang masih ditanggung (pemprov, Red) adalah khusus warga miskin dengan alokasi dana Rp 5 miliar lewat APBD tahun ini,’’ katanya.

Karena itu, kata Artono, pihaknya berharap masalah itu segera dicarikan solusi. Dengan demikian, seluruh warga di Jatim, terutama yang masuk kategori miskin, segera tercatat dalam kepesertaan JKN.

Sementara itu, jika mengacu data BPJS Kesehatan Jatim, hingga saat ini jumlah masyarakat Jatim yang ter-cover jaminan kesehatan mencapai 33.845.129 jiwa. Atau, 82,26 persen dari jumlah penduduk.

Meski secara persentase cukup besar, masih ada daerah di Jatim yang cakupan kepesertaan JKN-nya cukup rendah. Di antaranya, Kabupaten Blitar, Banyuwangi, Tulungagung, Jember, dan Ponorogo.
Sementara itu, terkait masih adanya warga yang belum ter-cover BPJS Kesehatan itu, Humas Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim Rizka Ufliasari belum memberikan tanggapan detail.