Fraksi PPP DPRD Jatim Usulkan Pemprov Beri Porsi Anggaran untuk UMKM

Fraksi PPP DPRD Jawa Timur meminta pemerintah provinsi memberikan perhatian kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

 

Usulan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi PPP DPRD Jatim terhadap Randangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang digelar, Kamis 15 September 2022. 

 

Juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim Achmad Sillahuddin mengusulkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk memberikan program pengembangan masyarakat ekonomi lemah. 

 

Menurutnya, hal tersebut penting mengingat sebagai antisipasi inflasi akibat kenaikan harga BBM. 

 

"Kami berharap seharusnya dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 menuju endemi, serta pencabutan BBM subsidi dan kenaikan BBM bersubsidi yang berdampak pada inflasi, maka Ibu Gubernur memberikan porsi anggaran yang signifikan untuk program pengembangan ekonomi lemah," kata dia. 

 

Pihaknya berharap ada program yang berpihak kepada UMKM. Selain itu, juga pelatihan terhadap keterampilan, ekonomi kerakyatan dan pengembangan produk lokal berbasis daerah. 

 

Silahuddin juga mengusulkan bank milik pemerintah mempermudah akses permodalan kepada UMKM. "Selama ini sulit dijangkau dan bukan malah sebaiknya," kata dia. 

 

Terlepas dari itu, Fraksi PPP mengapresiasi efisiensi belanja pegawai sebesar Rp 542,7 miliar, dari seebelunya Rp 8,477 triliun menjadi Rp 7,934 triliun. 

 

Namun menurutnya, sejak awal penyususan APBD murni sudah bisa dilakukan sesuai data base kepegawaian OPD. "Sehingga anggaran tersebut sejak awal dapat diproyeksikan untukbelanja program kegiatan yang berorientasi kemakmuran kemasyarakat," katanya. 

 

Fraksi PPP DPRD Jatim mengapresiasi tambahan penerimaan daerah dari Rp 935,345 miliar lebih, yang semula hanya Rp 28,449 miliar.