Ganti Rugi Pembangunan Flayover Rendah, Pedagang UMKM Aloha \'Wadul\' Dewan Jatim

Rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) flayover Aloha dikeluhkan sejumlah pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Aloha.

Ganti rugi yang diterima merasa kurang sepadan, mereka akhirnya mengadukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, ganti rugi yang mereka terima sebesar Rp 5 juta dari Pemkab Sidoarjo.

Soni Saragih, salah satu pelaku UMKM Aloha mengatakan pihaknya sangat mendukung pembangunan flyover Aloha. Namun ia mengaku kecewa bahwa rencana dana kerahiman hanya Rp 5 juta.

“Kami membangun usaha itu telah habis ratusan juta, masa iya kerahimannya cuma Rp 5 juta. Kami mau keluar dari sana, tapi mbok ya dihitung ulang kerahimannya secara wajar,” ujarnya, Jumat (26/11/2022).

Kedatangan sejumlah pedagang UMKM Aloha ini diterima oleh Anggota Komisi B DPRD Jatim. Noer Soetjipto Anggota Komisi B DPRD Jatim mengatakan dari hasil audensi tersebut pihaknya berkoordinasi dengan Wakil Bupati Sidoarjo.

“Sebenarnya para pelaku UMKM ini sudah melakukan perjanjian dengan TNI AL bahwa jika sewaktu-waktu diperlukan, maka mereka harus bersedia keluar dan tidak ada ganti rugi. Ini kan artinya kalau mereka (para pelaku UMKM, red) sudah tanda tangan pada perjanjian tersebut ya jelas sudah selesai tidak boleh protes lagi,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini berharap juga ada ganti rugi dari pemerintah pusat. Anggota Dewan yang akrab disapa Cip ini mengaku paham dengan kebijakan Bupati Sidoarjo yang hanya memberikan Rp 5 juta. 

“Saya paham kalau Bupati Sidoarjo jika anggarannya tidak lebih dari itu, karena tidak ada pada APBD. Anggaran Rp 5 juta itu saya lihat kemungkinan diambilkan dari dana taktis yang tidak berisiko,” ungkapnya.