Komisi C DPRD Jatim Minta BUMD Mandul Dongkrak PAD

Anggota komisi C DPRD Jatim Ahmad Hilmy mengatakan setoran deviden BUMD di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur  ke kas daerah belum signifikan. Dia berharap pada tahun 2023, perusahaan plat merah tersebut meningkatkan kinerjanya agar bisa mendongkrak pendapatan. 

"Harapannya kedepan itu bisa dikonsolidasikan lagi. Agar setoran yang ada lebih maksimal supaya devidennya meningkat," katanya.

Dia meminta agar Biro Perekonomian selaku lembaga yang mengatur kinerja BUMD dapat mengoptimalkan potensi dan kinerja BUMD yang ada. Pasalnya, banyak BUMD yang belum maksimal.

"Kalau dari komisi C masih menginginkan adanya suntikan, tetapi kalau masih sama ya sama dengan anggota yang lain yaitu harus dibubarkan," pungkasnya.

Komisi C DPRD Jawa Timur menilai sebagaian besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim kondisinya tidak sehat, sehingga tidak bisa membantu stabilitas fiskal sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017.

Kondisi itu dibuktikan dengan sebagian besar BUMD hanya memberikan setoran deviden kepada Pemprov Jatim di bawah 2 persen dari jumlah penyertaan modal.

Dikatakan dia, pihaknya melakukan kajian secara mendalam untuk mencari penyebab banyaknya BUMD yang tidak sehat. Menurut dia, jika permasalahan yang dialami BUMD terlalu komplek dan tidak bisa dibenahi, maka instansinya akan merekomendasikan agar  ditutup.

“Nanti BUMD yang dianggap kurang sehat dan tidak sehat maka kita akan labkan mana yang bermasalah, maka komisi C akan memberikan solusi. Kalau solusinya harus diberhentikan maka komisi C akan mengeluarkan rekomendasi untuk diberhentikan. Karena nanti akan menjadi beban anggaran,” pungkasnya.