Program Perhutanan Sosial Bisa Diwujudkan Jika Pemerintah Gelontor Anggaran

Sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan hasil hutan dengan kerjasama antar kedinasan ini diharapkan mampu memanfaatkan potensi hutan secara optimal sehingga dapat meningkatkan nilai hutan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk itu, Komisi B DPRD Jatim memonitoring kegiatan di bidang kehutanan yang disampaikan dalam Monitoring Program Kegiatan di Bisang Kehutanan Tahun Anggaran 2023 tentang Perkembangan Usulan Permohonan  Perhutanan Sosial Tahun 2022 di Madiun, 10 Januari 2023.  DPRD Jatim  berharap agar program perhutanan sosial di cabang Dinas Kehutanan Madiun bisa dibawa ke pemerintah pusat, sehingga anggaran 2023 bisa diturunkan. Jika masyarakat dilibatkan dlam program pemanfaatan hutan, maka kesulitan yang dialami masyarakat bisa berkurang.

Pemanfaan hutan yang berimbas terhadap masuknya penghasilan hutan yang menikmati bukan hanya dinas kehutanan .Seperti hutan yang ditanami jagung otomatis nilai lebihnya adalah hasil pertanian. Hutan ditanami tebu yang menikmati hasil  perkembunan.  Kemudian ada yang dikerjasamakan dengan peternak, kerjasama ini diharapkan akan meningkatkan nilai hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Seperti diketahui, Provinsi Jawa Timur menempati posisi tertinggi dalam capaian perhutanan sosial di Pulau Jawa. Bahkan, pada tahun 2021, Jatim juga menempati posisi teratas dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan).

“Yang utama adalah angggaran sehingga Dinas Kehutanan dan cabangnya bisa menjalankan program perhutanan sosial. Pemerintah sebaiknya menggelontorkan anggarannya, sehingga keinginan pemerintah bisa terwujud, dan tinggal membuat program prioritas saja,” ujar   Dr Agus Dono Wibawanto, anggota Komisi B DPRD Jatim dari fraksi Demokrat.

“ Tapi  target kita adalah bagaimana mengoptimalisasi pemanfaatan hutan untuk rakyat. Dan itu tercermin dari semakin banyaknya SK yang telah diterbitkan Kementerian LHK terkait IPHPS maupun Kulin KK, akses legal yang sudah diberikan persetujuan kepada kelompok masyarakat sekitar hutan di Jawa Timur itu sebanyak 347 persetujuan. Untuk petani sekitar 190 ribu Kepala Keluarga dan itu menjadi capaian tertinggi di Pulau Jawa dibanding provinsi lain Bisa juga memanfaatkan daerahnya yang memiliki potensi wisata alam yang bagus untuk bisa dikembangkan menjadi spot-spot wisata alam tambahnya.