DPRD Jatim Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah

DKI Jakarta – Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi berkomitmen untuk terus melakukan sinergi dengan Kepala Daerah di wilayah Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Komitmen itu disampaikan saat hadir dalam acara entry meeting atas pemeriksanaan laporan keuangan kementerian lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK RI, Kamis (9/2/2023).

Menurut Kusnadi, entry meeting merupakan suatu bentuk komunikasi awal antara BPK yang merupakan badan pemeriksa Lembaga, Kementerian, dan Pemerintah Daerah yang akan diperiksa dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.

“Mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi saya sebagai Ketua DPRD, Gubernur, Bupati serta Walikota untuk melakukan sebuah sinergi agar laporan keuangan yang nantinya disampaikan bisa memenuhi harapan kita bersama,” ujar Kusnadi.

Kusnadi menjelaskan, terdapat empat hal dalam pemeriksaan temuan audit atas kepatuhan terhadap opini laporan keuangan. “Ada empat item dalam pemerikasaan temuan audit atas kepatuhan terhadap opini laporan keuangan yaitu standar akutansi pemerintah, satuan pengawasan internal, suatu kepatuhan terhadap UU serta kecukupan dari pengungkapan” ujarnya.

Kusnadi menambahkan, penyerahan surat tugas atas laporan keuangan Tahun 2022 akan menguatkan komitmen Pemprov Jatim untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan. “Penyerahan surat tugas atas laporan keuangan Tahun 2022 ini akan menguatkan komitmen Pemprov Jatim bersama seluruh pihak terkait khususnya kabupaten/ kota untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan,” imbuhnya.

Selain itu, menurutnya sejauh ini, laporan keuangan Provinsi Jatim sangat baik. “Sejauh ini laporan milik jatim saya nilai baik, ini dibuktikan dari predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang mana, opini WTP Provinsi Jatim telah meraih tujuh kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2015,” jelas Kusnadi.

Pada Kesempatan yang sama, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemeriksaan ini bersifat mandatory dan dilaksanakan oleh BPK setiap tahun. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Ahmadi Noor Supit berharap entry meeting dapat mendorong kualitas laporan keuangan melalui hasil pemeriksaan yang berkualitas. Apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran para menteri, gubernur, kepala badan dan kepala pimpinan DPRD se-Jawa dan Sumatera. “Saya benar-benar merasa bangga dan terima kasih karena pada tahun 2023 ini memang pelaksanaan dilakukan secara khusus karena BPK ingin melakukan pemeriksaan yang lebih matang dan lebih baik,” tuturnya.