Anggota DPRD Jatim Gelar Sosialisasi Wasbang PUG

Kab. Situbondo - Anggota DPRD Provinsi Jatim asal Fraksi PPP Zeiniye, menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan PUG (Pengarusutamaan Gender), Senin (28/11/2022).

Kegiatan yang rutin diadakan oleh setiap anggota DPRD Jatim itu dilaksanakan di aula gedung PKK Kabupaten Situbondo. Ikut hadir diantaranya Kepala DP3A-PPKB Kabupaten Situbondo Moh Imam Darmaji bersama sejumlah pengurus GOW (Gabungan Organisasi Wanita) se-Kabupaten Situbondo.

Menurut Zeiniye, sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim dia mempunyai tugas untuk mensosialisasikan produk kebijakan yang telah dihasilkan termasuk Perda Provinsi Jatim Nomor 9 tahun 2019, tentang pengarusutamaan gender.

Ini, lanjut mantan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo itu, sekaligus dimasukkan sebagai media untuk menyambungkan atau mensinergikan kebijakan provinsi dengan kebijakan kabupaten. “Ya saat ini dari 38 Kabupaten/Kota se Jatim baru ada 18 Kabupaten/Kota yang mempunyai perda PUG,” ujar Zeiniye.

Mantan Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019 itu sangat mengapresiasi terhadap Kabupaten Situbondo dan sekaligus bersyukur karena tidak terlambat dalam pembahasan PUG yang mana kini sudah masuk penyelesaian.

Itu diperkuat, aku Zeiniye, dari informasi Kepala DP3A-PPKB Kabupaten Situbondo dan Komisi IV yang masuk dalam pansus DPRD Situbondo. “Ya pembahasan PUG ternyata hari ini sudah selesai dalam pembahasan pansus dan sudah selesai di fasilitasi ditingkat Provinsi Jatim,” tandas Zeiniye.

Wanita yang juga menjabat sebagai Pembina Fatayat NU Kabupaten Situbondo itu memastikan pada tahun ini PUG sudah selesai artinya sudah bisa diterapkan. Sehingga bukan lagi 18 daerah yang memiliki Perda PUG se-Jatim, tetapi sudah bertambah menjadi 19 Kabupaten/Kota se-Jatim.

“Untuk itu kami sangat mengapresiasi pada DP3APPKB Kabupaten Situbondo karena Situbondo masuk daerah yang punya UPT dimana se Jatim saat ini hanya ada di 7 daerah yang memiliki UPT,” beber Zeiniye.

Zeiniye menuturkan, untuk output kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan PUG diharapkan punya persamaan persepsi, sehingga urusan PUG tidak hanya menjadi urusan Dinas semata tetapi juga menjadi atensi semua OPD. Maka dari itu, kini ada pokja PUG, tujuannya agar urusan Perda PUG di Situbondo segera selesai.

“Ini urusan perempuan menjadi urusan semua elemen dan juga menjadi tugas pemerintah serta stakeholder yang membersamai. Sehingga kita dapat bergerak bersama sama melalui tingkat partisipasi masyarakat. Apalagi peserta yang hadir sudah mewakili semua ormas perempuan,” pungkas Zeiniye.