Diduga Ada Kecurangan, DPRD Jatim Minta Satgas Pangan Awasi Harga Beras

SURABAYA – Kenaikan harga beras yang belakangan ini terjadi termasuk di kawasan Jawa Timur menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Untuk itu kalangan DPRD Jatim meminta pada Satgas Pangan untuk terus turun memantau dan mengawasi ketersediaan stok beras dan harga beras di pasaran.

Terlebih lagi, anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto, malah mengaku mendapat informasi tidak sedap dari Bulog adanya dugaan beras oplosan antara beras lokal dengan beras impor yang dibungkus ulang lalu dijual dengan harga pasar.

"Tentunya jika ini dibiarkan akan menimbulkan inflasi tinggi, dan korbannya adalah masyarakat karena daya belinya menjadi menurun,” ungkap politisi dari Partai Demokrat ini.

Tak hanya itu, pria yang juga pengusaha kopi ini mengatakan, dari informasi di lapangan penyebab kenaikan harga beras disinyalir adanya kecurangan di pasaran.

“Saya dapat informasi kalau Bulog sudah gencar melakukan operasi pasar dengan harga di kisaran Rp 8300 per Kg. Namun harga beras tetap mahal di pasaran. Ini tentunya ada kecurangan di pasaran dan diduga ada mafia beras dibalik ini semua,” ujarnya.

Melihat kondisi yang ada di lapangan tersebut, Agus mendorong agar satgas pangan terus melakukan pengamatan dan pengawasan di tingkat bawah agar harga beras bisa kembali normal.

“Satgas pangan harus turun ke bawah dan lakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika ditemukan adanya kartel atau memicu mafia beras, kenakan Undang-undang Subversif sebab bisa membahayakan negara karena menyangkut masalah pangan,” tegas legislator asal Kota Batu itu.

Tak hanya itu, ia juga mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada Bulog agar bisa membeli beras langsung ke petani menjelang panen raya.