LKPJ Gubernur tahun 2022 layak dibahas lebih lanjut

Kota Surabaya – Juru Bicara Pansus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2022 Aisyah Lilia Agustina menyatakan nota penjelasan Gubernur Jatim yang tertuang dalam LKPj 2022 layak dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku dengan beberapa catata yang masih perlu diperhatikan. Aisyah menjabarkan, nota penjelasan merupakan proses awal yang akan dijadikan dasar bagi pansus dalam melakukan pembahasan bersama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Tujuannya untuk mendapatkan informasi dan data terkait LKPj tersebut secara detail. Hal ini sebagai pedoman bagi pansus untuk memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jatim untuk memperkuat dan memperbaiki kinerja pada tahun - tahun yang akan datang," terang Aisyah saat menyampaikan tanggapan mengenai LKPJ Gubernur Jatim tahun anggaran 2022 dalam siding paripurna, Senin (3/4/2023).

Aisyah menambahkan, Pansus akan melakukan kroscek dengan sumber lain yang valid dalam melakukan pembahasan LKPj Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2022.  Adapun tema LKPj tahun, 2022 yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di era industri perdagangan berbasis agro, menjadi dasar bagi pansus dalam menilai ketercapaian target dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. 

"Diharapkan LKPj tidak hanya menyajikan capaian output yang bersifat normatif, namun perlu ditambahkan outcome yang menjelaskan penyelesaian permasalahan pembangunan secara nyata," tuturnya.

Aisyah yang juga merupakan Wakil Ketua Pansus LKPj 2022 ini juga menambahkan data capaian kinerja Pemprov Jatim yang disampaikan dalam LKPj ini bersifat agregatif. "Seringkali kita tidak tahu siapa masyarakat yang menjadi sasaran dan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu Pansus akan melakukan pendalaman terhadap ketercapaian terhadap kinerja Pemprov Jatim secara detail dengan mengetahui by name by address," tegasnya.

Aisyah menegaskan dalam upaya untuk mengoptimalkan pembahasan LKPj, Pansus mewajibkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang dalam rapat pansus agar datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Hal ini untuk menemukan penjelasan informasi secara langsung terkait LKPj serta berbagai permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Pansus. "Selain itu OPD diminta untuk mengirimkan materi pembahasan sebelum rapat Pansus dimulai," tegasnya.