Komisi E DPRD Jatim Dukung Seragam Gratis untuk SMA/SMK

Polemik seragam SMA/SMK mahal di sejumlah sekolah di Jawa Timur (Jatim) tampaknya belum selesai. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi mengatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa melakukan upaya penganggaran untuk menjawab keresahan masyarakat dengan memberikan kain seragam gratis pada tahun ajaran 2024-2025.

"Bukan sebaliknya malah membuat kebijakan seperti menonaktifkan kepala sekolah yang sebenarnya hanya menjalankan kebijakan seragam. Termasuk menakut-nakuti kacabdin kacabdin yang ada,” jelas Mathur, Senin (1/8/2023).

Menurut Mathur, tidak ada salahnya jika gubernur Jatim mengambil kebijakan untuk menjawab keresahan masyarakat dengan menyediakan seragam gratis dibiayai APBD Jatim.

“Kenapa Silpa yang besar itu tidak kita manfaatkan untuk menuntaskan pendidikan gratis berkualitas (tistas) yang digembargemborkan gubernur selama ini, dengan penyediaan seragam gratis untuk siswa SMA-SMK,” pinta Mathur.

Apalagi lanjut politikus asal Bangkalan Madura itu, saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan KUA-PPAS 2024. Maka tidak salah bila seragam gratis dialokasikan pada tahun anggaran 2024 sebagai jawaban atas kekhilafan pemprov yang mengakibatkan muncul kasus “bisnis” seragam sekolah tahun 2023 ini.

“Saya siap untuk memasukkan usulan seragam gratis ini di Banggar DPRD Jatim. Dinas pendidikan saya minta juga untuk merubah usulan anggarannya dengan mengajukan seragam gratis,” pungkasnya.

Dalam hearing yang digelar di ruang rapat Komisi E DPRD Jatim pada Senin (31/7/2023), anggota dewan terus mengejar penjelasan Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jatim, Aries Agung Paiwei terkait persoalan PPDB dan mahalnya harga seragam sekolah untuk siswa baru di beberapa SMA/SMK di Jatim.