Berita
Anggota komisi A DPRD provinsi Jatim H Muzammil Syafi'i SH MSi pada acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat tahap II tahun 2023
Reses

Muzammil Syafi'i Minta Pemerintah Fasilitasi Legalitas Produk UMKM

Reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur setelah melakukan pembahasan pada masa persidangan Kedua di bulan Mei sampai dengan Agustus 2023, dengan agenda memberikan laporan atas kinerja anggota DPRD serta selanjutnya menampung aspirasi yang diajukan oleh konstituen pada daerah pemilihan masing masing.

Yuli Iksanti Rabu, 12 Juli 2023

Reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur setelah melakukan pembahasan pada masa persidangan Kedua di bulan Mei sampai dengan Agustus 2023, dengan agenda memberikan laporan atas kinerja anggota DPRD serta selanjutnya menampung aspirasi yang diajukan oleh konstituen pada daerah pemilihan masing masing.

 

Demikian penjelasan yang disampaikan oleh anggota DPRD provinsi Jatim H Muzammil Syafi'i SH MSi pada acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat tahap II tahun 2023, di Kecamatan Kedopok dan kecamatan Mayangan, Probolinggo.

 

Dalam Reses kali ini wakil bupati Pasuruan dua periode tersebut bertemu dengan pelaku UMKM yang berbasis pengolahan makanan serta penjual makanan. 

 

Penasehat fraksi NasDem (Nasional Demokrat) tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Dapilnya yang meliputi Probolinggo dan Pasuruan ini mengeluhkan masalah yang terkait dengan legalitas produk UMKM.

 

"Pada umumnya masyarakat masih kesulitan mendapatkan suntikan modal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produk mereka. Sehingga produk mereka tidak berkembang dengan baik dan hanya jalan di tempat," terang anggota komisi A DPRD provinsi Jatim ini.

 

Muzammil menyebutkan bahwa UMKM tersebut juga mengalami kendala dalam membuat kemasan yang baik dan menarik, juga pada umumnya masyarakat ini kurang memiliki kemampuan manajemen.

 

"Mereka tidak bisa menciptakan bentuk-bentuk kemasan yang menarik, sehingga produk UMKM ini tidak mampu masuk pada gerai gerai yang besar, akibatnya tidak bisa memasarkan hasil olahannya secara maksimal," sambungnya.

 

Muzammil menyampaikan bahwa dalam pertemuan dengan para konstituen itu, mereka berharap 

agar ada bantuan modal dan juga pelatihan pembuatan kemasan dan pemasaran baik offline maupun online, agar produk mereka bisa memberikan tampilan yang lebih baik dan menarik minat para pembeli. Disamping itu, mereka juga minta difasilitasi untuk memperoleh ijin dari Pemerintah serta Sertifikasi halal.

 

Menanggapi berbagai keluhan dari pelaku UMKM tersebut, Muzammil berjanji akan memfasilitasi  pelatihan dan akan mengundang praktisi dari instansi terkait.

 

"Saya akan upayakan untuk memberikan fasilitas yang mereka butuhkan agar bisa meningkatkan added value bagi produksi yang dihasilkan oleh Masyarakat ini, sehingga bisa menambah penghasilan mereka. Serta memberikan stimulan modal walaupun tidak banyak," pungkasnya.