Honor Atlet Dipangkas, Komisi E Agendakan Rakor Dengan Tim Anggaran
Banyaknya atlet berprestasi di Jawa Timur yang lahir dari pelbagai cabang olahraga rupanya tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Pasalnya, KONI Jatim hanya mendapatkan kucuran dana hibah dari Pemprov Jatim sebesar Rp55 miliar.
Banyaknya atlet berprestasi di Jawa Timur yang lahir dari pelbagai cabang olahraga rupanya tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Pasalnya, KONI Jatim hanya mendapatkan kucuran dana hibah dari Pemprov Jatim sebesar Rp55 miliar.
Besaran itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan dua provinsi yang menjadi pesaing Jatim di setiap gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON). Keduanya tersebut yakni DKI Jakarta mendapat kucuran sebesar Rp270 miliar dan Jawa Barat sebesar Rp90 miliar.
Disamping itu, pemusatan latihan daerah (Puslatda) Jatim untuk persiapan PON XXI Aceh-Sumatera Utara terancam tidak maksimal. Minimnya anggaran yang dimiliki KONI Jatim menjadi penghambatnya.
Hal tersebut membuat Komisi E DPRD Jatim pun bersikap. Dalam waktu dekat Komisi bidang Kesejahteraan rakyat (Kesra) ini akan menggelar rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jatim. “Surat KONI sudah kami terima. Kita akan segera ajukan rakor dengan sekda,” katanya Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (9/5).
Politisi PKB ini mengaku bahwa surat dari KONI Jatim sudah dipegang. Dimana, KONI Jatim telah mengajukan anggaran Porprov Sebesar Rp21,5 miliar sejak Agustus 2022 lalu. Hal itu membuat KONI Jatim kembali melayangkan surat yang berkaitan anggaran kepada Pemprov Jatim dan DPRD Jatim.
“Kemarin saat di pansus LKPJ saya ketemu tim anggaran Pak Sekda dan tim sudah dalam pembicaraan. Tinggal kami menentukan di APBD Perubahan mendahului, berapa kekuatan dan kemampuan Pemprov untuk membiayai Porprov,” ujar Hikmah Bafaqih.
Hikmah memastikan bahwa anggaran Porprov tetap akan diberikan hanya saja masih dalam perhitungan karena ada banyak beban belanja baru termasuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) baru yang harus dihitung hingga Desember 2023 nanti.
“Sebetulnya kebutuhan rutin seperti ini idealnya masuk di murni. Namun, kadang hitungan di murni tidak sesuai yang kita sangkakan bahwa ada pembebanan belanja baru yang tiba-tiba harus kita keluarkan. Sehingga kemudian membuat hitungannya menjadi tidak memungkinkan,” jelasnya.
Sementara, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana membenarkan bahwa anggaran KONI Jatim dipangkas oleh tim anggaran Pemprov. “Kami sudah jadwalkan hearing dengan dinas terkait. Memang anggaran KONI Jatim dipangkas banyak oleh tim anggaran Pemprov,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, diberitakan Bhirawa bahwa Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara terancam tak bisa berjalan maksimal. Hal itu disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki KONI Jatim.
Tahun ini, KONI Jatim hanya menerima anggaran sebesar Rp55 miliar dari Pemprov Jatim. Uang itu dinilai sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan KONI, yang kini tengah melakukan puslatda. Akibatnya, induk organisasi olahraga itu harus memotong semua pengeluaran, termasuk uang saku atlet.
Dampaknya, ada dua atlet angkat besi yang terpaksa mengundurkan diri dari Puslatda Jatim, karena merasa uang yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Dua atlet angkat besi yang mengundurkan diri itu adalah Muh Reynaldi Saenal dan Sofyan Listianto, mengundurkan diri. Keduanya terpaksa mundur dari Puslatda untuk persiapan PON karena merasa kecewa akibat pemotongan uang saku yang sangat besar.










