Pansus Berharap LKPj 2022 Sajikan Outcome yang Membangun
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2022 mengharapkan LKPj tersebut tidak hanya menyajikan output yang normatif, namun juga mampu menyajikan outcome yang membangun.
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2022 mengharapkan LKPj tersebut tidak hanya menyajikan output yang normatif, namun juga mampu menyajikan outcome yang membangun.
Harapan tersebut disampaikan, Wakil Ketua Pansus, Aisyah Lilia Agustina dalam rapat paripurna tentang pendapat Pansus terakait nota penjelasan Gubernur atas LKPj akhir tahun 2022, Senin (3/4/2023). Dalam kesempatan itu, politikus yang akrab dengan sapaan Mbak Icha ini mengatakan bahwa pembahasan LKPj 2022 layak dilanjutkan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
"Diharapkan LKPj tidak hanya menyajikan capaian output yang bersifat normatif, namun perlu ditambahkan outcome yang menjelaskan penyelesaian permasalahan pembangunan secara nyata," kata Mbak Icha yang bertindak sebagai juru bicara Pansus ini.
Untuk itu, maka dari nota penjelasan tersebut akan dilakukan pembahasan bersama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dan data terkait LKPj tersebut secara detail. Selanjutnya, akan dijadikan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jatim guna memperkuat dan memperbaiki kinerja pada tahun - tahun yang akan datang, sehingga pemprov Jatim akan lebih baik.
Lebih lanjut, Mbak Icha juga mengatakan bahwa Pansus juga melakukan kroscek dengan sumber lain yang valid dalam melakukan pembahasan LKPj Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2022 bertemakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di era industri perdagangan berbasis agro tersebut.
Di satu sisi, Mbak Icha juga menyebut bahwa data capaian kinerja Pemprov Jatim yang disampaikan dalam LKPj bersifat agregatif. "Seringkali kita tidak tahu siapa masyarakat yang menjadi sasaran dan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu Pansus akan melakukan pendalaman terhadap ketercapaian terhadap kinerja Pemprov Jatim secara detail dengan mengetahui by name by address," tegasnya.
Untuk mengoptimalkan pembahasan LKPj, lanjut Aisyah, Pansus meminta kepada Gubernur Khofifah untuk mewajibkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang dalam rapat pansus agar datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Hal ini untuk menemukan penjelasan informasi secara langsung terkait LKPj serta berbagai permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Pansus. "Selain itu OPD diminta untuk mengirimkan materi pembahasan sebelum rapat Pansus dimulai," katanya.
Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan LKPj Akhir Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna, Kamis (30/3/2023). Dalam paparannya, Khofifah menyampaikan bahwa capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 meningkat.
Dari total 2.912 indikator program yang ada, sebanyak 97,70 persen telah tercapai dan menunjukkan keberhasilan. Capaian kinerja tahun 2022 ini tercatat meningkat 1,29 persen dari tahun 2021 yang sebesar 96,41 persen.
“LKPJ ini adalah salah satu cara untuk mengukur capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah memasuki tahun yang keempat. Dan ada peningkatan pencapaian dari program dan kegiatan di Tahun 2022 yang dijabarkan dalam 11 Indikator Kinerja Utama (IKU). Harapan kita di tahun 2023 capaian kinerja Pemprov Jatim bisa terus meningkat,” ungkapnya.
